Ekti Dorong Pemprov Kaltim Lakukan Keterbukaan Program Unggulan Pada Masyarakat
Garda.co.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan lembaga legislatif dan juga masyarakat.
Hal ini Ekti nilai jadi langkah strategis yang dibangun Pemprov Kaltim dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Banyak program besar sedang dijalankan, seperti Gratispol dan Jospol, tapi yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ucapnya.
Dirinya mengatakan dalam mencapai keberhasilan program, Pemprov Kaltim harus melibatkan berbagai aspek salah satunya keterbukaan informasi pada masyarakat.
“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat juga akan lebih sabar dan mendukung,” jelasnya.
Salah satu program unggulan Pemprov Kaltim yang mendapat perhatian serius dari masyarakat yakni program pendidikan gratis. Ekti memberikan kewajaran atas atensi tersebut, karena masyarakat ingin melihat aksi nyata dari Pemprov Kaltim.
Namun dibalik itu, Ekti menekankan perlunya pemahaman tentang mekanisme pemerintahan yang melibatkan banyak tahapan terhadap masyarakat.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi yang harus ditempuh secara bertahap. Kami di DPRD hadir untuk memastikan proses itu berjalan, dan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas,” imbuhnya
Dirinya menegaskan bahwa pihaknya sebagai lembaga legislatif akan mengawal penuh pelaksanaan program program dari Pemprov khususnya pendidikan gratis. Ekti membeberkan bahwa penguatan anggaran untuk program ini juga telah masuk dalam skema APBD 2026.
“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan alokasi anggaran berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya
Dirinya menekankan bahwa kehadiran DPRD sebagai mitra kritis Pemprov dan pengawal kebijakan publik, terutama dalam memastikan bahwa setiap visi-misi kepala daerah benar-benar terealisasi.
“Legislatif bukan hanya sekadar pengawas, tapi juga jembatan informasi dan harapan rakyat. Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab dengan kebijakan yang nyata,” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
