Pansus RPJMD Akan Agendakan Sejumlah Langka Strategis Dalam Waktu Singkatnya
Garda.co.id, Samarinda — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 mulai bergegas dengan menyusun agenda kerja selama 40 hari ke depan.
Rapat yang di laksanakan di Gedung E DPRD Kaltim ingin mengoptimalkan kerja mereka meski waktu yang dimiliki cukup singkat
Pansus berencana menggelar pembahasan maraton bersama sejumlah pihak terkait, mulai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Bank Indonesia (BI).
“Rapat ini menjadi langkah awal untuk menyusun strategi, agar visi-misi gubernur bisa selaras dengan arah pembangunan daerah,” ujar Syarifatul Syadi’ah, Ketua Pansus RPJMD 2025–2029,  pada Kamis (12/6/2025).
Ia mengungkapkan, salah satu agenda strategis ke depan adalah menggandeng Bappeda sebagai motor utama dalam penyusunan RPJMD. Tak hanya itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim juga bakal dikupas tuntas melalui kolaborasi intensif dengan BPS dan Bank Indonesia.
“Kita ingin melihat data proyeksi mereka, termasuk program prioritas seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Semuanya harus terukur, agar capaian program dapat dipastikan,” imbuhnya.
Syarifatul menekankan bahwa keakuratan data adalah fondasi utama dalam penyusunan RPJMD. Menurutnya, data yang presisi akan memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan inisiatif serupa yang sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten maupun kota.
“Seperti soal BPJS Kesehatan, kemarin sempat dibahas siapa yang sebenarnya menggratiskan. Kabupaten dan kota kan juga menggratiskan. Jangan sampai nanti provinsi juga menjalankan program yang sama. Maka dari itu, data penerima manfaat harus akurat,” tuturnya
Untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, Pansus berencana menggelar rapat koordinasi antara Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim. Selain itu Syarifatul mengungkapan bahwa pihaknya akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, untuk memastikan substansi RPJMD sejalan dengan kebijakan nasional.
“Kita akan bawa juga tim dari Bappeda ke Jakarta. Setelah paripurna, hasilnya akan difasilitasi kembali oleh Kemendagri untuk direview,” ucapnya.
Syarifatul bersama anggotanya di Pansus optimistis atas kinerja yang dilakukan tepat sasaran. Meski demikian, ia mengakui bahwa semua pihak harus bekerja ekstra keras.
“Kami butuh kerja keras dari tim pakar. Setelah bimbingan teknis empat hari ke depan, kita langsung masuk ke penyusunan draft untuk dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua berbasis data, supaya program yang dijalankan benar-benar terukur dan tepat sasaran,” urainya.
Melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas lembaga, RPJMD Kaltim 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga tepat guna dan realistis, selaras dengan kapasitas fiskal daerah. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
