Garda.co.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mendorong digitalisasi layanan bagi para pelaku usaha perikanan dengan memaksimalkan Program Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).
Kepala DKP Kukar, Muslik, menyatakan bahwa Kartu Kusuka tidak sekadar kartu identitas nelayan, melainkan pintu masuk menuju sistem pendataan dan distribusi bantuan yang modern, transparan, dan efisien.
Program ini dinilai sebagai langkah awal untuk membawa nelayan Kukar memasuki ekosistem digital yang lebih terintegrasi.
“Lewat Kusuka, nelayan tak perlu lagi repot antre atau bolak-balik urus berkas untuk mendapatkan bantuan. Semua berbasis data dan digital, mulai dari pencatatan identitas, penyaluran bantuan, hingga akses ke program pelatihan,” ujar Muslik, Rabu (2/4/2025).
Melalui integrasi data Kusuka dengan sistem kementerian dan lembaga keuangan, bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa langsung ditransfer ke akun nelayan yang terhubung dengan kartu.
Sistem ini dinilai mempercepat layanan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan.
“Program ini seperti membuka rekening keuangan nelayan dalam satu kartu. Mereka bisa langsung menerima bantuan, dan semuanya tercatat secara digital,” tambah Muslik.
Lebih jauh, DKP Kukar melihat Kusuka sebagai bagian penting dari digitalisasi sektor perikanan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih akurat dan program yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam merespons kondisi darurat seperti cuaca ekstrem atau fluktuasi harga hasil tangkap.
Tak hanya menyasar nelayan tangkap, program ini juga menyasar pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, hingga pelaku pemasaran. Semua sektor dalam rantai usaha perikanan diarahkan untuk masuk ke sistem terintegrasi berbasis data.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal mempermudah hidup nelayan. Kalau dulu mereka harus cari informasi dari mulut ke mulut, sekarang cukup cek notifikasi atau pengumuman dari sistem yang sudah terhubung,” ujar Muslik.
Proses pendaftaran Kusuka pun dibuat sederhana. Hanya perlu KTP dan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
DKP Kukar juga membuka layanan pendampingan bagi nelayan yang belum familiar dengan proses digital, melalui petugas lapangan dan penyuluh perikanan.
Ke depan, DKP Kukar berencana mengembangkan platform dashboard data nelayan berbasis Kusuka, yang dapat digunakan untuk melihat sebaran pelaku usaha perikanan, potensi komoditas, serta menyusun strategi intervensi bantuan yang lebih presisi.
“Dengan teknologi dan data, kita bisa membangun sektor perikanan Kukar yang lebih kuat dan tangguh menghadapi tantangan zaman,” pungkas Muslik.
Dengan penerapan sistem digital melalui Kusuka, Kukar berharap dapat mencetak model layanan perikanan yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan. (Mft/Adv/DiskominfoKukar)
