Soroti Kesenjangan Gaji Guru Swasta, DPRD Samarinda Desak Pemerintah Perluas Perlindungan
Garda.co.id, Samarinda – Persoalan kesejahteraan guru swasta kembali mencuat dalam agenda pengawasan Komisi IV DPRD Samarinda. Anggota dewan, Ismail Latisi, menilai bantuan operasional dari pemerintah, baik melalui BOSNAS maupun BOSDA, belum sepenuhnya menjawab problem ketimpangan pendapatan yang dialami tenaga pendidik non-ASN di sekolah swasta.
Meski dana BOS sudah disalurkan ke sekolah-sekolah swasta, faktanya banyak guru masih menerima gaji jauh di bawah standar karena bergantung pada kebijakan yayasan dan jumlah iuran siswa.
“Kalau siswanya sedikit dan SPP-nya rendah, otomatis pemasukan sekolah minim dan gaji guru juga terbatas. Ini yang jadi dilema,” ujar Ismail.
Ia menyebutkan bahwa sekolah swasta yang tidak memiliki daya tarik program unggulan sulit menjaring siswa baru. Akibatnya, pemasukan sekolah terbatas, dan dana BOS lebih banyak dipakai untuk menambal kebutuhan operasional daripada menaikkan kesejahteraan tenaga pengajar.
Politikus PKS itu juga menyoroti kesenjangan antara guru swasta dan ASN dalam hal penghasilan dan jenjang karier. Menurutnya, guru ASN memiliki jaminan pendapatan tetap, tunjangan, serta jalur karier yang jelas. Sementara guru swasta tak memiliki kepastian yang sama, dan sangat tergantung pada kekuatan anggaran internal masing-masing sekolah.
“Kalau insentif dari pemerintah dicabut, guru swasta hanya bisa mengandalkan gaji dari yayasan. Padahal sekolah swasta di Samarinda jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri,” tegasnya.
Ismail juga menilai perlindungan sosial bagi guru swasta masih minim. Ia mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah, termasuk dalam akses terhadap layanan kesehatan, jaminan hari tua, serta pemberian insentif yang berkelanjutan.
Program Gratispol dari Pemprov Kaltim, menurutnya, bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tenaga pendidik non-ASN agar tetap memiliki perlindungan sosial dasar. Ia berharap baik pemerintah kota maupun provinsi tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup para guru swasta sebagai pilar utama pendidikan alternatif di Samarinda.
Data dari Dinas Pendidikan mencatat bahwa lebih dari 60 persen satuan pendidikan di Samarinda dikelola oleh swasta, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Namun kontribusi mereka dalam menyediakan akses pendidikan belum sepenuhnya diimbangi oleh dukungan kebijakan yang memadai terhadap kesejahteraan guru-gurunya. (aw/adv/dprd/smd)
