Portal Jembatan Mahkota II Disorot, Samri Dorong Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan
Garda.co.id, Samarinda – Pemasangan portal pembatas di Jembatan Mahkota II atau Jembatan Achmad Amins mendapat kritik dari Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Ia menilai aturan tersebut menyulitkan masyarakat dan harus segera ditinjau kembali.
Menurut Samri, kebijakan itu paling dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha. Banyak pengusaha harus menempuh jalur lebih jauh untuk mengirimkan barang karena kendaraan mereka tidak bisa melintas di jembatan.
“Kalau lewat Mahulu otomatis jaraknya makin panjang, sementara tujuan akhirnya hanya ke Sambutan. Kondisi ini jelas menambah biaya, terutama untuk bahan bakar,” ucapnya.
Ia menyebut kebijakan itu tidak sejalan dengan asas keadilan. Masyarakat tetap membayar pajak, tetapi tidak bisa menikmati fasilitas umum yang mestinya bisa digunakan bersama.
“Kontribusi masyarakat sudah jelas lewat pajak, mestinya mereka juga bisa menggunakan akses tercepat. Kenapa justru dibatasi?” tegasnya.
Samri menambahkan, jenis kendaraan yang dibatasi portal bukanlah truk besar, melainkan masih dalam kategori aman untuk melintas. Alasan kemacetan maupun kerusakan jalan menurutnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Dulu bisa dimaklumi karena jalan sekitar belum tembus. Tapi sekarang infrastrukturnya sudah mendukung, jadi kebijakan itu perlu dievaluasi,” jelasnya.
Ia menekankan pembangunan Jembatan Achmad Amins menghabiskan anggaran besar dan mendapat dukungan luas dari masyarakat serta pelaku usaha. Karena itu, akses jembatan seharusnya terbuka untuk semua pihak.
“Anggarannya besar dan masyarakat ikut berperan. Jadi sudah sewajarnya jembatan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga,” pungkasnya.
(aw/adv/dprd/smd)
