Rohim Tanggapi Pembekuan Pom Mini, Tidak Ada Regulasi dan Standar Safety.
Garda.co.id, Samarinda – Maraknya Usaha Pom mini di Kota Samarinda sangat membahayakan karena tidak sesuai dengan standar keselamatan sehingga rentan terjadinya kasus kebakaran
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, dirinya menyampaikan bahwa dalam regulasi yang ada, yang mengatur persoalan distribusi BBM itu hanyalah SPBU.
“Pom mini sudah pernah dibahas di beberapa kesempatan, pada prinsipnya memang pom mini tidak memiliki landasan,” ungkap Rohim, pada Rabu (20/03/2024).
Dirinya menambahkan dalam pertemuan terkahir di Pemkot, Kapolres menyampaikan jikalau dalam penertiban pom mini adanya potensi terjadi konflik sebab adanya pro dan kontra dari Masyarakat.
Lanjut, dirinya menegaskan hal tersebut dapat dihentikan dan juga sudah ada instruksi ke Pertamina yang memiliki otoritas untuk melakukan sosialisasi dalam menegaskan kepada SPBU agar tidak mengizinkan penjualan BBM selain kepada yang berhak mendapatkan.
“Jadi kalau itu sudah bisa didisiplinkan, otomatis tidak akan ada lagi distribusi bbm ke jalur yang lain, artinya kita minta pertamina secara tegas disiplin melalukan pembinaan ke semua SPBU memastikan bahwa tidak ada oknum yang menjual bbm ini selain kepada yang berhak,” tegasnya.
Dirinya mengungkapkan jika hal tersebut dilakukan, maka pom mini yang ada tidak mendapatkan suplai BBM lagi dan Pom mini akan berakhir dengan sendirinya. Sehingga resiko resiko kebakaran dan ancaman lainnya bisa di minimalisir.
Rohim juga menyampaikan bahwa dari pemerintah kota sudah ingin melakukan pembekuan terhadap pom mini dan semua pihak terkait menyutujui kebijakan tersebut.
“Karena ada dua hal tadi, yang pertama mengenai keselamatan warga, karena pom mini tidak memiliki standar safety yang cukup akhirnya itu yang membuat resiko keamanan warga terancam, yang kedua secara regulasi tadi itu sebenarnya tidak ada regulasi yang membenarkan ada penjualan BBM selain di SPBU,” pungkasnya. (DG/Adv/DPRDSamarinda)
