Agusriansyah Ridwan Tagih Janji Politik Pejabat Publik Untuk Bangun Sangkulirang Seberang
Garda.co.id, SAMARINDA — Minimnya sejumlah infrastruktur yang memadai di Sangkulirang Seberang, Kutai Timur mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Dirinya mempertanyakan komitmen pejabat daerah saat berkampanye mulai dari Gubernur hingga DPR RI yang berjanji untuk mengembangkan wilayah pesisir Kaltim.
Pasalnya sejumlah akses Listrik, Jalan hingga Air Bersih masih menjadi keluhan mendasar bagi masyarakat daerah tersebut hingga saat ini. Daerah Sangkulirang Seberang meliputi Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka hingga ke- Sandaran.
Wakil Rakyat Kaltim asal Kutai Kutai Timur ini menyampaikan kondisi yang di alami masyarakat Sangkulirang Seberang sangat memperhatikan tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dimiliki Kaltim.
“Nah ini yang penting saya sampaikan. Waktu Pak Gubernur mencalonkan, termasuk juga beberapa anggota DPR RI, sempat menjanjikan bahwa wilayah Sangkulirang Seberang akan jadi prioritas untuk perbaikan jalan dan listrik. Tapi sampai sekarang belum terealisasi,” ungkap Agusriansyah mempertanyakan janji politik.
Agusriansyah juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Kutai Timur terkait pembangunan yang akan dilakukan diwilayah tersebut.
Diinformasikan bahwa Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kutim, tim gabungan dari PLN dan Perusahaan Milik Kutim (PMK) telah menunjau ke lapangan. Namun, rencana tersebut bergantung terhadap anggaran yang diluncurkan Pemprov dan Kementerian.
“Saya sudah cek ke Kepala Bagian SDA Kutim, mereka sudah survei bareng PLN dan PMK. Tapi ya itu, tinggal bagaimana Pemprov Kaltim menindaklanjuti ke Kementerian ESDM agar ada alokasi anggaran prioritas untuk listrik di wilayah itu,” jelasnya.
Masalah tak hanya listrik, tapi juga jalan antar desa yang rusak dan sulit dilewati terutama saat hujan. Padahal, kawasan pesisir ini punya potensi besar jika infrastrukturnya diperbaiki.
“Lucu kan, negara ini sudah merdeka puluhan tahun, tapi masih ada daerah yang belum dapat listrik. Belum lagi jalan dan air. Padahal itu pelayanan infrastruktur dasar. Harusnya sudah jadi hak dasar masyarakat,” tandasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
