DPRD SamarindaPariwara

Perlu Ditangani Serius, Komisi IV Sebut Persoalan Stunting Mencapai 21,6 Persen

Garda.co.id, Samarinda – Permasalahan stunting di Kota Samarinda angkanya cukup mengkhawatirkan. Sebab capaiannya mencapai 21,6 persen, sedangkan yang ditetapkan World Health Organization (WHO) di atas batas 20 persen.

Padahal Kota Samarinda baru saja mendapat penghargaan sebagai kota terbaik peringkat pertama se-provinsi Kaltim, hasil penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2022 Regional II. Menanggapi hal ini Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan untuk menekan angka stunting, perlu melibat berbagai stake holder.

Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam mewujudkan 8 konvergensi penurunan stunting diantaranya analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM), manajemen data, pengukuruan dan publikasi stunting dan review kinerja tahunan.

“Karena ke depannya ada bonus demografi. Selain penanganan stunting, kita juga perlu memperhatikan permasalahan gizi buruk. Itulah pentingnya membawa anak ke posyandu,” tegasnya.

Menurut Puji, kegiatan di Posyandu perlu dirutinkan kembali dengan membangun kesadaran terhadap masyarakat. Sebab jumlah posyandu di Kota Samarinda sebenarnya sudah cukup, lantaran sudah ada di seluruh kecamatan.

“Dengan merutinkan ke posyandu, angka stunting pun lebih mudah terdeteksi lebih awal. Karena masih ada yang tidak ke posyandu, sehingga angka yang ada saat ini sebenarnya tidak real,” jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar turut terlibat dalam aksi penurunan stunting. Sebab persoalan serius ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu OPD saja, dalam hal ini  Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda.

“Ini masalah serius, perlu kerja sama berjenjang. Dan saya harap kepada pimpinannya dalam hal ini Pak Wawali (Rusmadi) harus fokus koordinasi dengan berbagai OPD,” pungkasnya.(Mr/Adv)

BACA JUGA :  Pelanggaran Pertambangan Kembali Marak, DPRD Kaltim Jalin Kerjasama dengan APH untuk Melakukan Penindakan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 1 =

Back to top button