Garda.co.id, PPU – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin, menerima kunjungan resmi Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Pj Bupati ini turut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten PPU, Camat Penajam, serta rombongan dari Badan Bank Tanah.
Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas percepatan penyelesaian masalah reforma agraria di wilayah PPU, khususnya terkait lahan bandara dan pembangunan jalan tol. Pj Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian reforma agraria yang dinantikan masyarakat.
“Persoalan ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk berlarut-larut dalam penyelesaiannya,” tegas Zainal.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang, menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama Badan Bank Tanah telah sepakat untuk membentuk sekretariat bersama yang akan mendukung kerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Kami telah sepakat untuk menyiapkan sekretariat bersama guna mendukung kerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang melibatkan Badan Bank Tanah. Target kami adalah menyelesaikan semua proses reforma agraria ini secepatnya,” jelas Nicko.
Sekretariat ini dirancang untuk memfasilitasi rapat dan koordinasi antara ATR/BPN, pemerintah daerah, dan Badan Bank Tanah. Setiap minggu akan diadakan rapat koordinasi untuk memastikan reforma agraria berjalan efektif dan memberikan hasil nyata.
“Tahap pertama reforma agraria sudah difungsikan, dan saat ini tinggal menunggu proses identifikasi dan verifikasi dari BPN. Kami berharap dalam satu hingga dua minggu ke depan, tahap pertama dapat diselesaikan dan segera berlanjut ke tahap kedua,” tambah Nicko.
Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, memaparkan bahwa peran Badan Bank Tanah dalam mendukung reforma agraria di PPU berjalan baik. Ia menyebutkan bahwa lahan terkait relokasi bandara telah diverifikasi, dan koordinasi dengan ATR/BPN terus dilakukan.
“Tanah yang disediakan totalnya mencapai 4.162 hektare, di mana sekitar 1.883 hektare atau 40%-nya dialokasikan untuk reforma agraria. Ini melebihi batas minimum yang ditetapkan, dan kami optimis inisiatif ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Parman. (Adv/Diskominfo/PPU/mr)
