Garda.co.id, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) wilayah yang memiliki luas 127 ribu km dengan populasi mendekati 4 juta jiwa itu ternyata memiliki permasalahan serius di bidang kesehatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Satya Adi Saputra soroti permasalahan ini. Dirinya yang juga seorang dokter mengungkapkan jumlah dokter di Kaltim masih jauh dari kata cukup untuk melayani masyarakat dengan maksimal.
Andi Satya membeberkan bahwa Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menetapkan idealnya satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk yang ada ini masih sangat jauh dari apa yang telah di rekomendasikan WHO untuk pelayanan kesehatan
“Artinya, kita masih kekurangan 50 persen dari standar WHO,” terangnya
Andi Satya menekankan bahwa distribusi dokter yang tidak merata menambah permasalahan saat ini. Dari total 2.000 dokter, hampir 80 persen berada di kota-kota besar Kaltim. Hal ini membuat Kabupaten-Kabupaten yang ada semakin tertinggal dalam pelayanan kesehatan.
“Distribusi yang tidak seimbang ini membuat masyarakat di daerah lain kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak,” tambah Andi Satya
Lanjut Andi Satya, dari 2000 dokter yang ada di Kaltim, sekitar 800 dokter sebagai dokter spesialis yang memiliki tempat praktek di kota dengan fasilitas yang memadai
“Sulit mempersalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil, di mana akses jalan sulit dan fasilitas rumah sakit masih jauh dari memadai,” imbuhnya .
Menurutnya, pemerintah harus memiliki solusi dalam mengatasi hal ini. Peningkatan infrastruktur kesehatan dan jaminan kesejahteraan bagi para tenaga medis yang bertugas dapat membuat mereka tertarik untuk bertugas dan membuka praktek di daerah daerah tertentu.
“Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa fasilitas di daerah terpencil cukup memadai untuk mendorong para dokter mengambil peran di sana,” tuturnya.
Permasalahan ini harus segera diatasi, kesenjangan kesehatan antara wilayah dapat memperparah keadaan dalam mengakses kesehatan yang seharusnya dinikmati semua orang. (Dery/Adv/DPRDKaltim)
