DPRD SamarindaPariwara

Komisi I DPRD Kota Samarinda RDP dengan LPM Kota Samarinda, Bahas Soal Rangkap Jabatan

Garda.co.id, Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Samarinda berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2019, di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (27/2/2023).

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang krusial hntuk kedudukan LPM tingkat kecamatan maupun Kota yang tidak masuk dalam Perda nomor 8 tahun 2019.

Dirinya menambahkan bahwa terdapat juga laporan terkait persoalan dari beberapa LPM yang ada masih ada 1 LPM yang hingga kini belum melaksanakan pemilihan ketua yang baru, terangnya.

Selanjutnya, tercapat pelanggaran Perda yang dimana ada salah satu LPM kelurahan yang mencalonkan diri adalah ketua dari sebuah parti politik.

Sebab, joha menyampaikan dalam Perda No 8 Tahun 2019 tidak dibenarkan untuk anggota Partai Politik mencalokan sebagai ketua ataupun sekalipun pengurus di LPM, sehingga dalam RDP tersebut mengambil kesimpulan tetap berpacu pada Perda tersebut.

“Perda secara tegas menyampaikan tidak boleh menjadi ketua LPM bagi orang yang terdaftar sebagai pengurus partai politik jelas” jelas Joha.

Dalam RDP tersebut juga membahas persoalan terdapat ketua RT menjadi Ketua LPM sebab tidak ada lagi yang mau mencalonkan menjadi ketua LPM, Menurut joha jika melihat Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) nomor 18 tahun 2018 bahwa tidak boleh merangkap jabatan.

“Telah diputuskan dalam RDP ini tidak boleh merangkap jabatan,”bebernya

Dewan tersebut menerangkan untuk sementara waktu berjalan kita lakukan revisi peraturan daerah, namun sebelumnya pihaknya juga menawarkan untuk mengundurkan diri jika berkenan,

Kendati demikian pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengusulkan revisi Perda sebab, dianggap itu sudah tidak sesuai, dijelaskannya bahwa Perda yang dibut mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yakni Permendagri .

BACA JUGA :  Tingkatkan Kapasitas Kinerja, Sekretariat dan DPRD Kaltim Sinkronkan Rencana Kerja Tahun 2024

“kalau dia menabrak peraturan yang ting lebih tinggi maka seharusnya dilakukan suatu perubahan terhadap peraturan daerah,”tutup nya (Riduan/ADV/DPRD SMD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

83 − 80 =

Back to top button