Sarpin Desak Pemerintah Daerah Beri Perhatian Setara bagi Nelayan dan Petani Darat dalam RPJMD Kukar
Garda.co.id, Tenggarong– Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sarpin, menyoroti adanya kesenjangan pembangunan antara sektor perikanan dan pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029.
Ia menegaskan, alokasi anggaran yang besar untuk perikanan harus diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap petani darat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat pembahasan rancangan awal RPJMD yang digelar di Ruang Banmus DPRD Kukar beberapa waktu lalu.
“Masyarakat kami di darat bertanya-tanya, kenapa tidak ada bantuan untuk mereka? Nelayan bisa dapat perahu atau mesin senilai belasan juta per keluarga, tapi petani sawit untuk membuka lahan satu hektare butuh Rp7,5 juta ditambah bibit Rp5 juta, dan itu tidak tersentuh bantuan,” ujarnya.
Menurutnya, Dinas Perikanan akan menerima anggaran hingga Rp100 miliar pada tahun 2026, namun para petani di daerah pemilihan (Dapil) VI nyaris tidak merasakan program yang nyata. Ia menekankan, kebun rakyat seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan.
“Ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Saya sudah berulang kali mengajukan ini ke Dinas Perkebunan, tapi tak pernah masuk program,” imbuhnya.
Sarpin juga menyoroti lemahnya dasar hukum dan program bagi sektor perkebunan rakyat dibandingkan perikanan.
Ia menilai pemerintah daerah harus segera mengambil langkah untuk memberikan dukungan nyata bagi petani sawit, setidaknya dalam bentuk bantuan bibit maupun program pembukaan lahan.
“Petani-petani kita menjerit. Mereka tidak mampu membeli bibit, apalagi membuka lahan. Ini tidak adil jika perhatian hanya diberikan ke satu sektor. Tolong perjuangkan juga untuk rakyat di darat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Sarpin menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus disusun secara inklusif dan adil, agar mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik nelayan maupun petani darat. (Adv/fa)
