Kecamatan Kota Bangun Darat Menjadi Pusat Perhatian Nasional Lewat Rakernas AMAN ke-8
Garda.co.id, TENGGARONG– Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mencetak sejarah dengan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-8 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang dipusatkan di Desa Kedang Ipil.
Momen ini menjadi penanda penting bahwa wilayah kecamatan yang tergolong baru ini telah mendapatkan tempat di kancah masyarakat adat nasional.
Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakernas selama tiga hari tersebut bukan hanya ajang seremoni, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap eksistensi kecamatan yang baru terbentuk.
“Ini bukan sekadar menjadi tuan rumah, tapi menjadi pengakuan simbolik atas posisi Kota Bangun Darat dalam peta masyarakat adat di Indonesia,” ujarnya, Senin (5/5/2025).
Rakernas AMAN yang dihadiri peserta dari berbagai penjuru nusantara menjadi ajang pembuktian kesiapan dan keramahtamahan masyarakat Kota Bangun Darat.
Semua kegiatan berlangsung aman dan lancar, memperlihatkan koordinasi yang matang antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan elemen masyarakat.
Julkifli menegaskan bahwa Rakernas ini membawa dampak strategis bagi daerahnya. Salah satu isu penting yang mengemuka adalah belum diakuinya masyarakat hukum adat secara resmi di Kukar.
Selama ini, keberadaan lembaga adat di desa-desa masih belum memiliki dasar hukum yang kuat.
“Pengakuan masyarakat hukum adat membutuhkan legalitas formal melalui SK Bupati. Kami di tingkat kecamatan telah aktif menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendorong percepatan pengakuan tersebut,” jelasnya.
Langkah-langkah kolaboratif pun terus digagas, termasuk pendampingan administrasi kepada desa-desa yang memiliki potensi kuat sebagai komunitas adat.
Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat berharap Rakernas ini menjadi titik tolak bagi percepatan pengakuan masyarakat hukum adat di Kukar, dimulai dari wilayah mereka.
“Kecamatan kami siap menjadi pelopor dalam proses ini, sebagai bentuk komitmen untuk melestarikan dan memberdayakan kearifan lokal,” tutup Julkifli. (Mft/Adv/DiskominfoKukar)
