Jelang SPMB, DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Sekolah Negeri Di Balikpapan
Garda.co.id, SAMARINDA – Menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Balikpapan permasalahan pemerataan akses pendidikan kembali mendapat sorotan.
Ketimpangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri atau sederajat antar wilayah hingga saat ini belum benar benar terselesaikan dengan baik.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyampaikan dalam memenuhi kebutuhan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Balikapan pentingnya membangun sinergi antara sekolah negeri dan swasta.
H. Baba mengatakan jumlah lulusan SMP di Kota Minyak ini terus meningkat namun tidak diimbangi dengan akses sekolah negeri yang tersedia. Kondisi ini membuat sekitar 49 persen siswa harus beralih ke sekolah swasta setiap tahunnya.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sekolah negeri saja. Sekolah swasta harus dilihat sebagai mitra strategis dalam pemerataan pendidikan,” sebutnya.
Dirinya mendorong pemerintah provinsi Kaltim ikut serta dalam meningkatkan kualitas sekolah swasta seperti tenaga pengajar dan fasilitas. Hal ini menjadi salah satu solusi sembari menunggu pembangunan infrastruktur sekolah negeri.
H. Baba mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan usulan terhadap pembangunan dua SMA baru di Balikpapan dan juga pengembangan SMK Negeri 5.
Namun, dirinya menekankan bahwa pengembangan kualitas sekolah swasta juga untuk menjamin tidak ada siswa yang terpinggirkan akibat keterbatasan daya tampung.
“Yang kita butuhkan bukan hanya menambah gedung, tapi juga meningkatkan kualitas dan daya tarik sekolah-sekolah swasta. Kalau mutu dan fasilitasnya memadai, masyarakat juga akan percaya dan menjadikan itu pilihan,” terangnya.
Ketertarikan siswa memasuki sekolah unggulan tidak terbendung sehingga menyebabkan kepadatan siswa, padahal jika dilakukan pemerataan maka daya tampung sekolah negeri dapat tercukupi.
“Pola pikir ini yang juga harus kita ubah. Pendidikan yang baik tak harus selalu di sekolah favorit,” tekannya.
H. Baba bersama pihaknya akan memantau langsung pelaksanaan SPMB di berbagai daerah termasuk Balikpapan guna memastikan jalur-jalur penerimaan seperti domisili, afirmasi, reguler, dan prestasi berjalan sesuai aturan.
Legislator Kaltim asal Balikpapan ini berharap koordinasi lintas sektor dapat dilakukan untuk menghadirkan pemerataan pendidikan di Balikpapan. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
