Sopan Sopian Usul Musyawarah Desa untuk Atasi Polemik Kapal Pandu di Muara Muntai
Garda.co.id, Kukar – Ketegangan sosial akibat aktivitas kapal pandu di jalur perairan tambang batu bara di Kecamatan Muara Muntai kian memunculkan kekhawatiran. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, mengusulkan jalan damai yakni musyawarah desa yang inklusif dan terbuka.
Menurut Sopan, kawasan Muara Muntai memiliki karakteristik unik seperti teluk, sehingga kondisi perairannya sangat rentan terhadap gangguan, baik dari sisi sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Jalur ini saat ini menjadi lintasan logistik penting bagi kapal-kapal yang mengangkut batu bara.
“Jangan sampai ada aktivitas ekonomi yang justru merugikan masyarakat lokal. Perlu kehati-hatian dan keadilan dalam tata kelolanya,” ujar Sopan saat ditemui pada Rabu (18/6/2025).
Ia mengingatkan bahwa keberadaan kapal pandu seharusnya tidak menjadi sumber ketegangan antardesa. Untuk itu, forum musyawarah lintas desa menjadi kunci agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Sopan mengusulkan agar lima desa terdampak di Muara Muntai duduk bersama dan membuka ruang dialog, terutama melalui kolaborasi antar-Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Kita bisa bangun kerja sama antar-BUMDes dengan sistem yang transparan dan proporsional. Desa yang paling terdampak bisa mendapat porsi manfaat lebih besar, tapi tetap melibatkan desa lainnya,” jelasnya.
Isu ini mencuat setelah terjadi insiden kekerasan terhadap Kepala Desa Muara Muntai Ilir. Peristiwa tersebut, kata Sopan, seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak bahwa konflik sudah memasuki tahap yang tidak bisa lagi dianggap ringan.
“Ini bukan sekadar soal tambang atau jalur kapal. Ini soal keamanan sosial. Kita harus bertindak cepat sebelum konflik berkembang lebih jauh,” tegasnya.
Sebagai legislator dari Fraksi PKS, Sopan menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah, DPRD, dan bahkan perusahaan seperti Pelindo yang turut mengelola alur logistik perairan tersebut. Ia berharap ada kejelasan kontribusi yang diberikan, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil.
“Kontribusinya harus jelas, proporsional. Desa yang terdampak langsung jangan dikesampingkan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia juga mendorong agar Pelindo dan instansi terkait merancang skema jangka panjang yang mengedepankan keadilan sosial. Tak sekadar solusi teknis, tapi sistem yang menguatkan gotong royong dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Kita perlu pola kolaborasi yang sehat antar-desa, serta peran aktif dari perusahaan dan pemerintah. Jangan ada yang jalan sendiri-sendiri,” kata Sopan.
Musyawarah dan komunikasi terbuka menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini. Dengan begitu, kekhawatiran warga bisa terjawab, dan potensi konflik dapat ditekan secara elegan dan beradab.
“Intinya, semua pihak harus bicara. Jangan ada yang merasa ditinggalkan. Hanya dengan duduk bersama, kita bisa temukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv/fa)
