Farida Tegaskan DPRD Kukar Bekerja Nyata Tangani Bencana Loa Janan: Tak Cukup Hanya Duduk di Ruang Rapat
Garda.co.id, Kukar – Di tengah derasnya tantangan alam yang melanda Kecamatan Loa Janan, harapan bagi masyarakat terdampak datang melalui langkah konkret dari DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Pada Senin (2/6/2025), Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, tampil di depan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan suara yang lantang namun penuh empati.
“Penanganan longsor di Desa Purwajaya jadi prioritas kami. Ini bukan lagi soal wacana, tapi soal kehadiran nyata negara melalui DPRD dan dinas terkait,” ujar Farida membuka pembicaraan di ruang rapat, yang dihadiri pula Komisi IV, Dinas Perkim, Dinas Sosial, dan DLH Kukar.
Ia memastikan bahwa DPRD tak tinggal diam. Menurutnya, Komisi III akan turut mendampingi dinas teknis untuk melakukan pengecekan lapangan, khususnya pada lokasi relokasi warga yang kehilangan rumah akibat longsor.
“Kami tidak hanya bicara, tapi akan ikut turun langsung ke lokasi. Itu sudah komitmen kami,” tegasnya.
Farida juga menjelaskan bahwa beberapa kendala administratif masih harus diselesaikan, seperti dokumen yang menunggu tanda tangan Bupati untuk penanganan jalan nasional di Kilo 28, Desa Batuah. Meski demikian, ia optimis proses ini akan segera rampung demi percepatan bantuan.
Dalam hal bantuan darurat, Farida menyampaikan bahwa dapur umum dan sembako dari pemerintah provinsi sudah tersedia. Tinggal proses distribusi yang masih berjalan di wilayah Batuah.
“Alhamdulillah untuk Desa Purwajaya sudah terdistribusi. Kami kawal agar Batuah juga segera menyusul,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan rasa hormatnya terhadap kinerja Camat Loa Janan yang dinilai luar biasa dalam menangani situasi di lapangan.
“Pak Camat mentalnya luar biasa. Digempur banjir dan longsor bertubi-tubi, tapi tetap tangguh menjalankan tugas,” ucap Farida.
Tak hanya memuji, Farida juga memberi catatan penting soal transparansi. Ia menekankan pentingnya komunikasi publik, agar masyarakat tahu bahwa pemerintah dan DPRD benar-benar bekerja.
“Kadang masyarakat tak tahu kita kerja dari pagi sampai malam. Maka penting kita buktikan lewat aksi, bukan hanya kata,” ujarnya tegas.
RDP tersebut menjadi bukti bagaimana DPRD Kukar tidak sekadar hadir secara formal, tetapi turut memikul beban masyarakat sebagai tanggung jawab moral.
“Kami bukan bekerja untuk pamer. Kami bekerja untuk rakyat Kukar. Kalau ada kendala anggaran, kami akan fasilitasi. Jika ada hambatan administrasi, kami bantu percepat,” kata Farida.
DPRD Kukar, khususnya Komisi III dan Komisi IV, juga telah merencanakan monitoring ke lokasi terdampak pekan depan. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan yang dijanjikan benar-benar sampai, dan pembangunan berjalan sesuai harapan warga.
Di tengah berbagai kesulitan, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci utama. Dan dari ruang rapat DPRD Kukar, kepedulian itu terus menyala. Bukan sekadar formalitas, tapi wujud nyata keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan. (Adv/fa)
