Garda.co.id, Tenggarong– Bagi sebagian warga di Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman, kehadiran listrik masih menjadi harapan yang belum sepenuhnya terwujud.
Meski jaringan PLN sudah menjangkau desa-desa, nyatanya masih ada sejumlah RT yang gelap gulita setiap malam.
Kondisi inilah yang membuat Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, terpanggil untuk memperjuangkan pemerataan energi.
Menurut Idham, masih ada beberapa titik yang belum merasakan penerangan memadai. Warga RT 20 Desa Sanggulan, RT 17 Desa Senoni, dan RT 13 Desa Selerong, misalnya, masih mengandalkan genset untuk kebutuhan sehari-hari.
“Padahal jaringan listrik PLN sudah ada di desa, tapi belum sampai ke RT-RT itu. Jaraknya cuma sekitar satu setengah kilometer,” ucap Idham, Kamis (24/7/2025).
Ia menjelaskan, setiap RT yang belum teraliri listrik dihuni oleh sekitar 30 Kepala Keluarga. Kondisi ini, menurutnya, sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun PLN.
“Listrik bukan hanya untuk rumah tangga, tapi juga menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung,” tegasnya.
Idham menilai bahwa keterlambatan akses listrik akan berdampak luas. Selain menghambat aktivitas masyarakat, minimnya penerangan juga bisa menahan laju usaha produktif di pedesaan.
Ia mencontohkan, banyak warga yang ingin mengembangkan usaha kecil, namun terbatas karena listrik belum tersedia secara merata.
Sebagai wakil rakyat, Idham memastikan dirinya akan aktif mengawal proses perluasan jaringan listrik.
Ia mengungkapkan komitmennya untuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar serta pihak PLN.
“Kami akan dorong agar percepatan ini benar-benar menjadi prioritas. Jangan sampai ada desa atau RT yang terus terlewatkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa keadilan energi adalah bagian dari hak masyarakat. Salah satu wujudnya tercermin dalam program unggulan Terang Kampung Ku yang sudah tercantum dalam RPJMD Kukar 2021–2026.
Program tersebut diharapkan mampu menjangkau wilayah yang belum tersentuh jaringan PLN, baik melalui sistem kelistrikan konvensional maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Kami siap mengawal dan memperjuangkan pemasangan jaringan listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tapi bentuk keadilan sosial,” kata Idham.
Bagi Idham, perjuangan menghadirkan listrik bukan hanya soal infrastruktur, melainkan tentang memastikan hak dasar masyarakat desa terpenuhi.
Dengan begitu, DPRD Kukar tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra masyarakat yang berjuang bersama hingga ke pelosok. (Adv/fa)
