DPRD Kaltim Respon Keras Atas Rencana Pemotongan DBH Dari Pemerintah Pusat
Garda.co.id, SAMARINDA – Rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (Kaltim) oleh pemerintah pusat tahun 2026 menuai respon keras dari berbagai kalangan salah satunya dari legislator Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, mendukung upaya yang digulirkan pihaknya dalam penolakan DBH yang akan diterima Kaltim 2026 mendatang.
Sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia, Kaltim seharusnya mendapatkan DBH yang cukup besar sesuai dengan Undang-Undang.
“Kaltim selama ini selalu menjadi anak manis, selalu adem dan tenang,” ujarnya.
Namun, meski selama ini masyarakat Kaltim tenang, Samsun mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat harus terus diperjuangkan. Jangan sampai kebijakan pemotongan DBH nantinya menghambat pembangunan di Kaltim.
Samsun menegaskan jika jalur kordinasi pemerintahan tak mampu menjawab keluhan pemotongan DBH, maka respon keras masyarakat pun tak dapat dihindari.
“Kami tentunya tidak bisa menghalangi masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan aksi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Kaltim kemungkinan hanya memiliki dana sebesar Rp. 15 triliun pada anggaran 2026 dan mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya yang memiliki angka sebesar Rp. 21 triliun. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
