Garda.co.id, Tenggarong– Pemerataan mutu pendidikan di wilayah pedalaman hingga kecamatan kembali menjadi perhatian serius DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, menekankan pentingnya memberikan apresiasi terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mengawal layanan pendidikan di kecamatan.
“Kami mendengar langsung keluhan dari para UPTD ini. Mereka menginginkan kejelasan status dan dukungan dalam bentuk tunjangan sebagai apresiasi atas tanggung jawab mereka sebagai koordinator wilayah pendidikan di kecamatan,” ucapnya pada Jumat (25/7/2025).
Menurut Sopan, keberadaan UPTD tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka berperan sebagai penghubung antara kebutuhan nyata di sekolah dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
“Kerja mereka sangat vital, mulai dari koordinasi kegiatan sekolah, pemantauan sarana-prasarana, hingga pelaporan isu pendidikan ke Dinas Pendidikan maupun DPRD,” jelasnya.
Ia menegaskan, kualitas pendidikan di Kukar sejatinya tercermin dari layanan dasar yang diterima siswa di sekolah.
Jika layanan dan fasilitas dasar ini buruk, maka akan berdampak langsung pada komitmen daerah dalam membangun sumber daya manusia (SDM).
“Wajah pendidikan kita adalah wajah Kukar. Kalau sarana-prasarana di sekolah tidak baik, maka itu akan mencederai visi-misi Bupati dalam membangun SDM yang unggul,” tegasnya.
Bagi Sopan, pemberian tunjangan bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga stimulus agar kinerja UPTD semakin maksimal.
Ia menyadari tugas mereka kerap berjalan di tengah keterbatasan fasilitas dan beban administratif yang cukup tinggi.
Karena itu, perhatian terhadap UPTD sebaiknya masuk dalam prioritas pembangunan sektor pendidikan.
“Ini supaya kinerja mereka bisa maksimal, terutama dalam mengumpulkan dan menyampaikan data yang sangat penting untuk perumusan kebijakan pendidikan,” lanjutnya.
DPRD Kukar, kata Sopan, akan terus mengawal aspirasi ini agar dapat diwujudkan dalam kebijakan maupun dukungan anggaran.
Baginya, tenaga pendidikan non-guru seperti UPTD juga memiliki peran penting dalam ekosistem pendidikan daerah.
“Kami ingin memastikan hak-hak mereka ikut diperhatikan karena kontribusinya nyata bagi kemajuan pendidikan Kukar,” pungkasnya. (Adv/fa)
