Garda.co.id, PPU – Rencana perubahan status Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) dari VVIP menjadi bandara komersial mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wakil Ketua Komisi III DPRD PPU, Jhon Kenedi, menilai langkah ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola secara serius.
Menurut Jhon, keberadaan bandara komersial akan meningkatkan mobilitas orang dan barang di kawasan PPU. Hal ini dipastikan akan memberi efek ganda terhadap sektor lain seperti perdagangan, transportasi, jasa, dan pariwisata. Ia menyebut bandara sebagai titik tumbuh baru bagi ekonomi lokal.
“Adanya bandara ini jelas akan menjadi titik tumbuh baru ekonomi PPU. Jika dibuka untuk umum, mobilitas orang dan barang meningkat, dan itu akan menggerakkan banyak sektor,” ujarnya.
Jhon menyampaikan bahwa potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat terbuka lebar, terutama dari sektor-sektor penunjang seperti parkir, jasa katering, pengelolaan logistik, dan lain-lain. Ia meminta pemerintah daerah mulai menyusun strategi sejak dini agar peluang ini tak terlewat.
Ia juga mengusulkan agar area sekitar bandara dikembangkan menjadi kawasan komersial terpadu. Hal itu bisa diwujudkan melalui pembangunan sentra UMKM, kawasan bisnis, hingga fasilitas publik yang melibatkan partisipasi warga lokal.
“Kalau PAD ingin naik, maka peran masyarakat lokal harus diperbesar dalam ekosistem bandara ini,” tegasnya.
Namun, Jhon mewanti-wanti agar bandara tidak menjadi fasilitas eksklusif yang hanya dinikmati kalangan tertentu. Ia mendorong adanya pemerataan manfaat ekonomi agar masyarakat sekitar turut merasakan hasil pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, sinergi tersebut akan memastikan pengembangan kawasan bandara berjalan optimal, termasuk dari sisi infrastruktur, tata ruang, dan regulasi pendukung.
DPRD PPU, kata Jhon, siap memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan maupun pengawasan. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh langkah harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Jangan sampai potensi besar ini malah tidak terkelola optimal karena kita tidak siap,” tandasnya. (Dry/Adv)
