Garda.co.id, Samarinda – Pasca insiden penabrakan dan hancurnya fender jembatan mahakam oleh kapal tongkang bermuatan kayu pada febuari lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen akan mengawal proses pertanggungjawaban perbaikan fender jembatan oleh perusahaan terkait.
Sebagai Informasi, perusahaan yang menaungi tongkang kayu itu menyatakan kesediannya untuk membayar denda guna melakukan perbaikan di sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pengawalan ini guna memastikan perbaikan fender dilakukan dengan optimal dan sesuai standar keamanan.
“Terkait yang ditabrak itu, yang jelas kita sudah komunikasi dengan OPD terkait ya, terkhusus PUPR terutama kajian teknis dari PUPR Pusat,” jelas Subandi.
Lanjut Subandi, meskipun telah berkali kali dihatam oleh kapal dan menggoreskan luka di tubuhnya jembatan itu tetap berdiri tegar, hasil teknis dari tim PUPR membawa angin segar stuktur jembatan masih aman untuk di lintasi kendaraan.
Namun, pembangunan fender yang tangguh dan memadai tetap menjadi prioritas sebagai tameng pelindung yang tak hanya mencegah insiden serupa terulang, tetapi juga menjaga jantung infrastuktur ini berdetak kokoh di tengah padatnya arus lalu lintas perairan sungai mahakam.
Subandi mengungkapkan bahwa pendapatan yang di hasilkan dari kapal yang melintasi jembatan mahakam tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) karna saat ini masih di kelola pemerintah pusat .
Namun, Pemerintah Provinsi menyampaikan anggaran fender jembatan akan ditanggung pihak perusahaan yang diperkirakan perbaikan tersebut mencapai sekitar Rp35 miliar.
“Sementara yang menabrak akan bertanggung jawab, dan nilainya kurang lebih Rp35 miliar, ditanggung oleh si penabrak,” terangnya.
Jembatan Mahakam bukan hanya sebagai konektivitas daerah semata namun sebagai harapan perekonomian masyarakat Samarinda (Dry/Adv/DPRDKaltim)
