DPRD KALTIMPariwara

Darlis Minta Rencana Pembangunan SMA Di Kukar Dikaji Dengan Matang

Garda.co.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berencana ingin membangun empat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Merespon hal ini, Komisi IV DPRD Kaltim meminta Pemprov memastikan seluruh kajian teknis terlebih dahulu sebelum membangun empat SMA tersebut seperti kesiapan lahan, kebutuhan siswa, dan kondisi fiskal daerah.

Empat wilayah yang diusulkan adalah Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Muara Kayu. Sebagian sudah menjalankan kegiatan belajar melalui skema filial, sementara lainnya berdiri di lahan hibah masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan sejumlah sekolah di daerah tersebut beroperasi sebagai kelas jauh atau dikelola yayasan. Namun jumlah siswa masih sangat terbatas bahkan belum menerima siswa baru karena sekolah tersebut belum berstatus negeri.

“Operasional sudah berjalan, tapi statusnya masih filial. Ada juga yayasan yang siap menyerahkan aset agar bisa dinegerikan,” jelasnya.

Dirinya menegaskan permasalahan lahan dan legalitas aset harus diperjelas guna menghindari permasalahan di masa yang akan datang. Kemudian potensi siswa dan ketersediann guru juga harus menjadi pertimbangan.

“Jangan sampai sekolah dibangun, tapi guru kurang atau siswanya sedikit. Apalagi kondisi fiskal daerah sedang ketat,” sambungnya.

Saat ini, tiga sekolah berstatus filial dan satu swasta. Meski kegiatan belajar sudah berlangsung, mereka masih menunggu penilaian pemerintah sebelum diperbolehkan menerima murid baru.

Darlis mengungkapkan rencana pembangunan empat SMA belum bisa dilaksanakan tahun 2026 karena APBD 2026 telah disahkan. Sehingga rencana pembangunan berpeluang dimasukan ke APBD 2027 setelah seluruh kajian Disdikbud telah selesai dilaksanakan.

“Perlu ada peta kebutuhan pendidikan untuk Kukar agar kita tahu mana yang layak dinegerikan dan mana yang perlu dibangun baru,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)

BACA JUGA :  Sigit Sebut BPJS Gratis Belum Cukup Jika Pelayanan Masih Diskriminatif
Back to top button