Pengelolaan STS Dinilai Belum Maksimal, DPRD Kaltim Desak Perusda Ikut Ambil Peran
Garda.co.id, Samarinda – Aktivitas Ship to Ship (STS) di perairan Kalimantan Timur dinilai menyimpan potensi ekonomi besar yang hingga kini belum sepenuhnya dinikmati daerah. Melihat peluang tersebut, DPRD Kaltim mendorong agar pengelolaan STS tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta KSOP membuka ruang pelibatan Perusahaan Daerah (Perusda) agar pemanfaatan sumber daya kelautan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan kas daerah.
Hasanuddin menegaskan, keikutsertaan Perusda bukan semata-mata demi meningkatkan PAD, tetapi untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi dari aktivitas kelautan di Kaltim. Sikap ini dirinya sampaikan usai mengikuti rapat dengar pendapat terkait alur sungai dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Jika regulasi memungkinkan, Perusda harus diberi ruang. Ini soal kedaulatan daerah dalam mengelola sumber daya di wilayah kita,” ujarnya.
Hasanuddin menyoroti dua titik utama, yaitu STS Muara Berau dan Muara Jawa, yang selama ini menjadi lokasi bongkar muat strategis namun belum dikelola dengan pendekatan berbasis daerah, sehingga nilai tambah bagi Kaltim masih minim.
Lanjut, Hasanuddin memastikan pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah memperkuat peran di sektor kelautan dan sungai, khususnya pada aktivitas yang belum memberikan kontribusi optimal. Menurutnya, kehadiran Perusda dapat memperbaiki tata kelola dan mengalirkan manfaat ekonomi secara lebih jelas bagi daerah.
“Semua pihak harus duduk bersama. Potensi sektor ini besar, dan bila dikelola serius, bisa menjadi salah satu penopang pendapatan pembangunan Kaltim,” katanya.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal pembahasan lintas sektor tersebut agar potensi STS tidak terus terbuang dan dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi daerah. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
