Garda.co.id, SAMARINDA – Pemerintahan terus mencanangkan program untuk memperluas akses pendidikan khususnya bagi kelompok rentan salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Hal ini tentu mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda serta pemerintah daerah Kalimantan Timur sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan terjangkau.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronie menyebut bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan angka anak putus sekolah di berbagai wilayah khususnya Samarinda.
“Ini program yang luar biasa, membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan layak,” Jelasnya.
Novan mengatakan bahwa meski pembangunan fisik sekolahnya belum dimulai, tapi proses administrasi dan verifikasi tengah dilakukan.
“Rencananya di tahun ajaran baru ini, pemerintah pusat mendorong agar kegiatan pembelajaran segera terlaksana,” Sambung Novan.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tengah mengambil langkah strategis dengan meminjam lokasi sementara di daerah Samarinda Seberang, bekerja sama dengan Yayasan Melati sebelum gedung sekolah tersebut terbangun.
Sesuai kapasitas, Sekolah Rakyat akan menerima maksimal 100 siswa dari keluarga miskin ekstrem (usia SMP/SMA) yang datanya diperoleh dari Dinas Sosial.
“Yang mendata bukan Dinas Pendidikan, melainkan Dinas Sosial. Jadi kriterianya memang sangat spesifik. Mereka yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem dan tidak sekolah, itulah yang akan difasilitasi,” lanjut Novan.
Dirinya menilai, pendekatan yang dilakukan lewat program ini tidak hanya soal pendidikan, tetapi menyentuh akar persoalan kemiskinan.
“Pendidikan merupakan kunci keluar dari kemiskinan. Ini sangat menyentuh masyarakat,” tutupnya. (wd/adv/dprdsmd)
