Garda.co.id, Samarinda – omisi IV DPRD Samarinda Hearing dengan Dinas Sosial (Dinsos) mengenai permasalahan sosial di Kota Samarinda, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Lt.1, Rabu (11/1/2023)
Dalam hearing tersebut membahas soal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi masalah Regulasi, Anggaran, Data dan Kerja tim Lapangan
Disampaikan oleh Kepala Dinsos Samarinda, Isfihani terdapat data 44524 Masyarakat miskin Pra Sejahtera, dan 9023 diantaranya tergolong miskin Ekstrim.
Merespon hal tersebut Koordinator Komisi IV, Rusdi mempertanyakan yang menjadi kriteria data miskin ekstrim, “disampaikan bahwa dikatakan miskin Ekstrim yang memiliki pengeluaran 300 Ribu per bulan” bebernya
“Menurut saya kalau 300 ribu, berarti 10 ribu pengeluarannya perhari, saya menekankan harus verivikasi data yang aktual lagi dilapangan” tuturnya
Dalam hearing tersebut juga merencanakan adanya rumah singgah terpadu, dikarenakan panti berada diwewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa regulasi pusat terkait pengelolaan panti tidak bijak karena penanganannya berada di Pemprov
“Kami mensiasati dengan adanya rumah singgah/rumah penampungan, tetapi berdasarkan aturan juga rumah singgah hanya bisa menampung selama 3 Minggu” Ucap Sri kepada awak media
Sri menambahkan bahwa perlu kerja keras untuk kolaborasi terhadap penanganan kemiskinan di kota Samarinda (Riduan/Adv/DPRD Samarinda)
