Banggar DPRD Kaltim Apresiasi Silpa Atas Efisiensi Anggaran, Namun Catatan Datang Atas Lemahnya Realisasi Program Kerja
Garda.co.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Paripurna ke-27 yang dilaksanakan di Gedung B DPRD Kaltim pada Senin (28/07/2025). Dalam rapat kali ini membahas persetujuan terhadap Ranperda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.
Anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Damayanti menyampaikan bahwa pihaknya selama kinerja berlangsung banyak memberikan catatan terhadap kinerja pemerintah di APBD 2024.
“Artinya ini akan menjadi catatan kita bersama bagaimana untuk 2026 yang selanjutnya penggunaan anggaran benar-benar efektif, efesien, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” sebutnya.
Dalam rapat tersebut, diinformasikan bahwa terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar 2,59 Triliun atas lemnahnya realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia mengatakan silpa ini akan menjadi catatan pihaknya terhadap perencanaan yang akan dilakukan Pemprov Kaltim dalam rencana penggaran yang akan datang.
“Jangan sampai kalau silpa ini kan berarti artinya menahan apa yang menjadi hak dari masyarakat,” jelasnya.
Damayanti berharap beberapa catatan yang telah disampaikan oleh Banggar menjadi evaluasi dari Pemerintah untuk menekan angka silpa atas realisasi program kerja.
“Ya mudah-mudahan dari catatan tadi yang sudah diberikan oleh banggar DPRD Provinsi Kalimantan Timur bisa meminimalisir hal-hal seperti itu tadi,” terangnya.
Kendati demikian, Damayanti memberikan apresiasi atas beberapa keputusan terhadap efisiensi anggaran oleh pemerintah dan juga peningkatan PAD.
“Kalau yang sifatnya positif silpa, seperti efesiensi anggaran kemudian yang berkaitan dengan peningkatan PAD ya itu sangat kami apresiasi,” ujarnya
Lanjut Damayanti, jika Silpa hadir atas lemahnya realisasi program kerja oleh pemerintahan ini harus menjadi catatan serius yang perlu dievaluasi bersama.
“Tetapi kalau kemudian silva ini kemudian yang berkaitan dengan tidak terlaksananya kegiatan ini kan harus menjadi catatan kita bersama apa penyebabnya,” tutupnya (Dry/Adv/DPRDKaltim)
