Hamas Tegaskan Infrastruktur Pengendalian Air Sudah Usang, Penanganan Banjir Harus Terintegrasi
Garda.co.id, Samarinda – Persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dinilai belum ditangani secara optimal.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa langkah-langkah yang selama ini dilakukan pemerintah belum mampu memberikan hasil signifikan dalam mengatasi banjir secara menyeluruh.
Dirinya menyoroti kondisi infrastruktur pengendalian air yang dinilai sudah tidak relevan dengan tantangan saat ini. Menurut Hasanuddin, tingginya curah hujan serta karakter wilayah Kaltim yang dipenuhi aliran sungai membuat fasilitas lama tidak lagi mampu bekerja secara maksimal.
“Infrastruktur penampungan dan saluran air yang ada sebagian besar merupakan peninggalan lama. Dengan kondisi sekarang, jelas perlu penambahan dan pembaruan,” ujar Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa pengelolaan pintu air di sejumlah titik kerap menimbulkan dilema. Saat hujan deras dan pintu air ditutup, air meluap ke permukiman. Namun ketika pintu dibuka, wilayah lain justru mengalami genangan akibat pasang sungai.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang ada sudah tidak efektif. Dibutuhkan rekonstruksi secara menyeluruh, bukan tambal sulam,” tegasnya.
Hasanuddin menilai penanganan banjir selama ini masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Perbaikan yang dilakukan di satu titik, tanpa dibarengi pembenahan wilayah lain, justru berpotensi memindahkan titik banjir ke daerah berbeda.
“Kalau hanya sebagian yang dibenahi, masalahnya tidak akan selesai. Hulu harus ditata, hilir juga harus diperbaiki secara bersamaan,” jelasnya.
Selain itu, dirinya mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Semua pihak harus duduk bersama dan menyatukan langkah agar penanganan banjir bisa benar-benar tuntas,” tambahnya.
Hasanuddin menegaskan, banjir di Kaltim tidak lagi bisa diatasi dengan solusi kecil dan terpisah. Pemerintah diminta segera mengambil kebijakan besar yang berkelanjutan dan komprehensif agar banjir tidak terus menjadi ancaman rutin bagi masyarakat. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
