Anhar Sebut Pengalihan BPJS PBI Tanpa Skema Yang Jelas Akan Berdampak Pada Masyarakat
Garda.co.id, SAMARINDA– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berencana memindahlan tanggung jawab pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke pemerintah kabupaten/kota.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Samarinda menyampaikan bahwa peralihan bantuan ini berpotensi mengganggu layanan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan peralihan ini harus disertai dengan mekanisme yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah baru di sektor kesehatan.
“Transisi harus dirancang dengan baik supaya tidak terjadi kekosongan pembiayaan yang bisa berdampak pada layanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan peralihan tanggung jawab ini tidak bisa hanya melewati administratif semata. Pasalnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dengan keuangan daerah yang sebelumnya telah disahkan.
Anhar menilai kebijakan yang dijalankan tanpa perhitungan matang berpotensi menimbulkan permasalahan khususnya bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada bantuan kesehatan.
“Kalau daerah belum siap secara fiskal, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, khususnya penerima bantuan,” ujarnya.
Anhar menegaskan pentingnya koordinasi yang intens antara Pemprov dan Pemkot, guna menghasilkan langkah kongkret dalam melayani kebutuhan publik.
Lanjut Anhar, pemerintah harus berkomitmen bahwa selama pengalihan pembiayaan ini tidak ada pihak yang dirugikan khususnya masyarakat.
“Koordinasi harus diperkuat agar kebijakan ini berjalan lancar dan tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
