Ancaman Fiskal Daerah, DPRD Kaltim Tegas Tolak Rencana Pemotongan DBH oleh Pusat
Garda.co.id, Samarinda – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) menuai penolakan keras dari DPRD Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan keuangan daerah dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik bagi masyarakat.
Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Kaltim menempatkan DBH sebagai hak konstitusional yang sangat menentukan kemampuan fiskal daerah. Anggaran tersebut menjadi penopang utama pembiayaan berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiono, menegaskan bahwa sikap tegas Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menolak pemotongan DBH sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masyarakat luas.
“Kaltim memiliki hak yang jelas dalam regulasi. Jika DBH dipotong, kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik pasti akan terdampak,” tegasnya.
Sugiono menambahkan, selama ini Kaltim telah menempuh jalur dialog dan mekanisme formal dalam menyikapi kebijakan pusat. Namun, sikap kooperatif tersebut tidak boleh diartikan sebagai kelemahan, terlebih jika keputusan yang diambil berpotensi merugikan masyarakat.
Dirinya juga menilai aspirasi publik harus dihormati. Ia menegaskan bahwa suara warga, termasuk kemungkinan aksi penyampaian pendapat di ruang publik, merupakan hal yang sah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Akhir, Sugiono menilai upaya mempertahankan DBH bukan sekadar isu politik, melainkan menyangkut keberlangsungan program-program vital seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan sosial di Kalimantan Timur. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
