Garda.co.id, SAMARINDA – Wacana penghapusan tenaga honorer pada 2024 mendatang telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan anggota DPRD Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain secara tegas menentang rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer. Menurutnya, langkah ini akan membuka peluang penurunan yang lebih besar bagi mereka.
“Kalau honorer dihapuskan karena mereka akan menjadi pengangguran terbuka,” ungkap Sani dengan penuh keyakinan.
Dalam upayanya untuk menanggulangi situasi tersebut, Sani berencana untuk mengupayakan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar segera mengangkat semua tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami membutuhkan jaminan yang kuat bahwa tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Jutaan nyawa keluarga bergantung pada mata pencaharian dari pekerjaan sebagai tenaga honorer,” tambahnya dengan rasa yang mendalam.
Legislator dari PKS tersebut juga menekankan perlunya keterlibatan pemerintah pusat untuk meningkatkan kuota penerimaan PPPK sebagai bentuk yang diberikan kepada tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam sistem pemerintahan.
“Kasihan mereka karena sudah membantu kita sekian lama tapi kita tidak menghargai. Kalau bisa mereka diangkat agar kesejahteraan mereka bertambah,” pungkasnya. (Mr/adv)
