Garda.co.id, SAMARINDA – Persoalan distribusi LPG 3 kilogram (kg) di Samarinda yang masih diwarnai kelangkaan dan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) mulai dibenahi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Kartu Akses UMKM Penyintas Gas LPG 3 Kg (KEMAS)bersama Dinas Perdagangan (Disdag). Kartu ini ditujukan bagi masyarakat yang berhak, khususnya pelaku usaha mikro, agar dapat memperoleh LPG bersubsidi sesuai ketentuan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan LPG 3 kg tidak hanya menjadi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menopang aktivitas usaha masyarakat kecil. Karena itu, distribusinya harus memastikan penerima, jumlah, harga, dan waktu pelayanan sesuai aturan.
“Yang paling penting, kartu ini harus sampai kepada orang yang memang berhak. Jangan sampai justru menjadi celah terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran dalam distribusi,” kata Andi Harun saat peluncuran Kartu KEMAS, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, KEMAS memiliki empat target utama, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu. Namun, penerbitan kartu dinilai tidak cukup tanpa pengawasan hingga ke tingkat agen dan pangkalan.
Andi Harun meminta kecamatan dan kelurahan ikut memantau penerima KEMAS sekaligus memastikan ketersediaan LPG di wilayah masing-masing. Pengawasan juga dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga dan DPC Hiswana Migas Samarinda untuk memastikan stok serta pelayanan pangkalan berjalan sesuai aturan.
“Program yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal jika pelaksanaannya tidak diawasi. Karena itu, pengawasan di lapangan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
KEMAS mengandalkan pendataan yang terintegrasi dengan data pemerintah. Salah satu basis penerima berasal dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), termasuk kader maupun anggota Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di 10 kecamatan.
Melalui program ini, Pemkot Samarinda menargetkan subsidi LPG 3 kg benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan menggunakannya untuk menunjang aktivitas ekonomi.
Andi Harun berharap akses LPG yang lebih terjamin dapat menjaga keberlangsungan usaha mikro, terutama usaha yang dijalankan ibu-ibu, sehingga tidak terganggu oleh sulitnya memperoleh gas maupun harga yang terlalu tinggi.
“Kami ingin usaha masyarakat, khususnya ibu-ibu pelaku UMKM, tetap berjalan tanpa harus terganggu karena sulit mendapatkan gas ataupun menghadapi harga yang terlalu tinggi,” tukasnya.
