Aris Sebut Pemerintah Perlu Memperhatikan Nasib Sopir Sebelum Kebijakan Pembatasan Kuota Diterapkan

Garda.co.id, SAMARINDA – Pembatasan kuota kupon biosolar bersubsidi yang direncanakan efektif pada 1 Sepetember 2026 mendatang mendapat perhatian dari DPRD Samarinda.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menyebutkan distribusi Biosolar perlu diatur mekanismenya sehingga lebih tepat sasaran. Namun, nasib para sopir perlu menjadi pertimbangan dalam penerapannya.

Aktivitas angkutan barang sangat bergantung terhadap efisiensi waktu. Dengan lama waktu sopir mengantri kupon BBM maka penghasilan yang didapatkan juga akan berkurang.

“Penertiban distribusi subsidi itu penting, tetapi jangan sampai pelaksanaannya membuat penghasilan sopir ikut berkurang,” jelasnya.

Dirinya mendorong pemerintah untuk berkomunikasi intens dengan para sopir sebelum penerapan skema tersebut. Masukan dari para Sopir sangat penting guna mencari jalan terbaik atas kebijakan pembatasan Kupon Biosolar bersubsidi.

Aris menilai sistem antrean dan pembagian kupon menjadi salah satu hal yang harus diperjelas. Mekanisme yang sederhana dan teratur diperlukan agar sopir dapat memperkirakan waktu pengisian BBM.

“Kalau jadwal dan mekanismenya jelas, sopir bisa mengatur waktu kerja. Jangan sampai waktu mereka habis hanya karena menunggu giliran mendapatkan Biosolar,” imbuhnya.

Pengaturan waktu pengisian, kata Aris, berpotensi mengurangu penumpukan kendaraan di sekitar SPBU. Dengan waktu yang telah ditetapkan Sopir tidak lagi menghabiskan waktu lebih lama dalam mengisi BBM.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyiapkan evaluasi setelah kebijakan berjalan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah pembatasan kuota benar-benar membuat penyaluran Biosolar lebih tertib sekaligus melihat dampaknya terhadap kegiatan ekonomi para pengguna.

Aris menekankan keberhasilan kebijakan tidak dapat diukur hanya dari tertibnya distribusi atau berkurangnya antrean. Namun, nasib para sopir juga perlu dijadikan parameter keberhasilan.

“Yang perlu dijaga adalah keseimbangannya. Penyaluran subsidi harus tepat, tetapi pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang menggunakan Biosolar juga jangan sampai terganggu,” imbuhnya.

DPRD Samarinda berharap pemerintah dapat menemukan kebijakan yang tepat, jelas dan terukur dalam penyaluran BBM bersubsidi sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa terberatkan. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)