Garda.co.id, SAMARINDA – Realisasi penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hingga saat ini belum optimal. Pasalnya Bankeu merupakan instrumen penting bagi daerah dalam mendukung pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menjelaskan keterlambatan penyaluran Bankeu disebabkan kondisi keuangan yang mengalami tekanan. Selain adanya efisiensi, Pemprov Kaltim juga belum sepenuhnya menerima pendapatan daerah.
“Penyaluran Bankeu memang belum dapat dilakukan karena kondisi kas daerah. APBD kita belum seluruhnya terealisasi masuk, sehingga berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota,” sebutnya.
Syarifatul membeberkan dalam pembahasan pihaknya bersama pemerintah terkait alokasi Bankeu dalam rancangan anggaran APBD 2027 belum tersedia akibat keterbatasan fiskal daerah. Hal ini membuat para pemangku kebijakan tidak tinggal diam berbagai solusi harus dihadirkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Lanjut Syarifatul, permasalahan ini menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka saat pihaknya melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi di kabupaten dan kota di Kaltim. Sejumlah pemerintah daerah menyampaikan harapan agar penyaluran Bankeu dapat segera direalisasikan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan.
DPRD Kaltim akan terus mengawal pembahasan terkait kebijakan anggaran yang dilakukan Pemprov Kaltim sehingga kemampuan fiskal yang tersedia dapat dioptimalkan untuk kemajuan daerah.
Syarifatul menekankan bahwa penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota dapat dilakukan setelah kondisi keuangan daerah mulai membaik.
“Harapan kita sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menjaga kesehatan fiskal daerah, tetapi juga memastikan program pembangunan di daerah tidak terhambat akibat keterlambatan penyaluran Bankeu,” tutupnya.
