Garda.co.id, SAMARINDA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti minimnya alokasi anggaran pada program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB).
Keterbatasan anggaran pada program tersebut berpotensi menghambat efektivitas progam dalam menjaga laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan perencanaan keluarga yang lebih optimal di masa mendatang.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan program KB berperan penting dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Namun jika dalam pelaksanaannya memiliki hambatan seperti keterbatasan anggaran maka membuat program KB jadi tidak optimal.
“Program ini butuh dukungan dana yang cukup agar bisa berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” sebutnya.
Dirinya menyampaikan pengendalian penduduk yang lemah tidak langsung dirasakan, tapi dampaknya akan terlihat di masa yang akan datang. Terlebih, kata Anhar, sektor kesehatan dan ketersediaan lapangan kerja yang akan merasakan dampaknya.
“Kalau tidak diantisipasi sejak dini, pertumbuhan penduduk bisa sulit dikendalikan dan berdampak pada berbagai sektor,” imbuhnya.
Anhar juga menyoroti beban kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang cukup luas, namun belum didukung anggaran yang seimbang. Hal ini dinilai menyulitkan pencapaian target program.
“Tugasnya besar, jadi perlu dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaannya efektif,” ulasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P) ini membeberkan evaluasi terhadap program serupa seperti Kampung KB yang tidak berjalan optimal. Bahkan beberapa kegiatan disebut lebih bersifat administratif tanpa dampak signifikan di lapangan.
“Hasil evaluasi menunjukkan masih ada program yang belum maksimal dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya
Atas program yang tidak berjalan tersebut maka menimbulkan efek domino pada program yang akan dicanangkan. Evaluasi tersebut menjadi pertimbangan besar dalam alokasi anggaran pada program pengendalian penduduk dan KB.
“Evaluasi yang ada berdampak pada pembatasan anggaran, sehingga pelaksanaan program belum bisa optimal,” ucapnya.
Kendati demikian, DPRD tetap mendorong program tersebut namun perlu kajian yang lebih matang guna memberikan dampak nyata pada masyarakat.
“Jika programnya jelas dan manfaatnya terasa langsung, tentu akan kami dorong untuk mendapat dukungan anggaran yang lebih baik ke depan,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
