Agusriansyah Minta Pemprov Segera Distribusikan Dana Ke Sejumlah PTS Yang Telah Memenuhi Syarat

Garda.co.id, SAMARINDA– Realisasi program Gratispoll dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah memasuki babak baru setelah distribusi dana sebesar Rp. 44,5 miliar ke tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Kendati PTN telah mendapatkan angin segar, namun distribusi dana ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) belum terealisasi. Hal ini dikarenakan sejumlah PTS belum menyelesaikan verifikasi berkas dan pembaruan rekening.

Meski anggaran tahun ini telah disiapkan sebesar Rp. 96 miliar ke seluruh perguruan tinggi dengan alokasi Rp. 26 miliar untuk PTS, namun jika masih ada kendala maka distribusi dana belum bisa dilakukan.

Melihat hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan sekitar 10 PTS memiliki rekening tidak aktif dan ada juga yang belum diperbarui.

“Sekitar 10 PTS rekeningnya tidak aktif atau belum diperbarui. Ini yang membuat proses lambat,” terangnya.

Dirinya menyampaikan bahwa Gratispoll bukan hanya nama program namun juga janji politik yang harus direalisasikan. Dalam regulasi menyebutkan program ini masuk kedalam kategori bantuan keuangan pembiayaan perguruan tinggi berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Dalam Pergub, nomenklaturnya bantuan keuangan. Setiap janji politik harus masuk dulu ke dokumen perencanaan dan diperkuat dengan Pergub, baru bisa dijalankan,” sebutnya.

Agusriansyah menerangkan bahwa hambatan administrasi yang terjadi pada PTS menunjukan belum sempurnanya pengelolaan program tersebut. Dirinya menyebutkan perlunya regulasi yang kuat bukan sekedar Peratuan Gubernur (Pergub).

“Dengan besarnya anggaran, Pergub menurut saya kurang memadai. Program ini perlu Perda agar perlindungan hukumnya jelas,” ujarnya.

Agusriansyah menambahkan bantuan keuangan pendidikan yang dilakukan terhadap perguruan tinggi tidak masuk kedalam pembagian 20 persen. Menurutnya hal ini dapat menimbulkan kesalahan di dalam internal Pemprov Kaltim jika tidak dilakukan penjelasan.

Kendati sejumlah PTS masih ada yang terkendala administratif namun Agusriansyah meminta Pemprov Kaltim segera mendistribusikan dana kepada PTS yang telah memiliki kelengkapan administrasi sambil mencari jalan terbaik pada PTS yang terkendala.

“Jangan sampai mahasiswa PTS dirugikan hanya karena persoalan administrasi kampusnya,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)