Perpidahan ASN Ke IKN, Fadly Dorong Keterlibatan Masyarakat Lokal Dalam Setiap Pembangunan
Garda.co.id, SAMARINDA – Di tengah geliat pembangunan dan juga rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan, menekankan bahwa kehadiran IKN bukan hanya tentang infrastruktur dan perpindahan ASN melainkan keterlibatan masyarakat lokal dalam momentum nasional ini.
“Pemindahan ini seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat Kaltim, khususnya di wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara dan Paser. Tapi peluang ini harus disiapkan dengan sungguh-sungguh, mulai dari pelatihan SDM, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan akses kerja dan usaha,” urainya.
Migrasi besar besaran akan terjadi ke IKN dengan membawa budaya dan perekonomian baru. Fadly menegaskan tanpa melakukan perencanaan yang matang, dirinya khawatir masyarakat lokal kurang siap bersaing secara keterampilan maupun modal.
“Jangan sampai warga kita hanya jadi penonton. Harus ada strategi agar mereka bisa ambil bagian sebagai pelaku ekonomi, tenaga kerja terampil, bahkan sebagai mitra usaha dari pembangunan ini,” sebutnya.
Legislator Kaltim mendorong pemerintah untuk memperhatikan keadaan masyarakat lokal. Berbagai perhatian dapat dilakukan seperti pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan akses modal UMKM lokal.
“IKN bukan hanya soal gedung pemerintahan, tapi juga kehidupan sosial ekonomi baru. Kita perlu membangun sistem yang inklusif agar warga lokal tidak tersisih dalam proses transformasi ini,” jelasnya.
Meski Perpindahan ASN akan dilakukan secara bertahap dikarenakan kesiapan IKN maupun daerah penuangganya, Fadly berharap pemerataan pembangunan Kaltim tidak diabaikan.
“Kami di DPRD Kaltim tentu mendukung IKN sebagai proyek strategis nasional. Tapi dukungan ini harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk memastikan masyarakat kita ikut tumbuh dan berkembang bersama ibu kota negara baru,” tekannya.
Sebelum menutup, Fadly menegaskan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan pembangunan IKN yang berpihak pada masyarakat lokal. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
