Garda.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, melayangkan kritik terhadap kebijakan pengelolaan sektor pariwisata di daerah. Menurutnya, kebijakan yang tidak jelas terkait peran dinas teknis menghambat perkembangan industri wisata lokal.
Thohiron menekankan bahwa dinas terkait seharusnya hanya menjadi regulator, bukan ikut serta sebagai operator atau pelaku usaha dalam industri pariwisata. Ia menilai keterlibatan langsung pemerintah dalam praktik usaha pariwisata justru menimbulkan ketimpangan dengan pelaku swasta yang telah lama berkecimpung di bidang ini.
“Saya ingin dinas ini tetap sebagai regulator, bukan sebagai operator. Kita harus berikan ruang bagi pelaku usaha yang memang konsisten membangun sektor ini,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menumbuhkan iklim yang sehat dan kompetitif dalam dunia pariwisata. Ketika dinas ikut cawe-cawe dalam bisnis, lanjut Thohiron, justru melemahkan semangat pelaku usaha kecil yang tengah berkembang. Selain itu, ia menilai ada tumpang tindih kewenangan antara dinas dan pelaku wisata, yang membuat kebijakan tidak berjalan optimal.
“Kalau peran sudah jelas, pelaku bisa lebih fokus berinovasi untuk mendatangkan wisatawan. Dinas cukup sebagai fasilitator dan mediator,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah memfasilitasi pengembangan destinasi, pelatihan SDM, hingga promosi wisata, tanpa mencampuri urusan operasional pelaku usaha.
“Beri ruang bagi pelaku usaha yang sudah menyiapkan atraksi wisata dengan sungguh-sungguh. Jangan dibatasi oleh peran pemerintah yang malah berkompetisi tidak sehat,” tambah Thohiron. (Dry/Adv)
