Pemerintah Kurang Koordinasi, Program Sekolah Rakyat Di Kaltim Bergerak Lambat
Garda.co.id, Samarinda – Kesiapan Pemerintah daerah dalam menjalani Program Nasional Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dianggap belum optimal. Sekolah yang dikhususkan untuk menampung anak anak yang memiliki kekurangan sektor ekonomi ini akan hadir di beberapa daerah di Kaltim.
Sorotan tajam datang dari Legislator Kaltim, Darlis Pattalongi. Dirinya menyampaikan dalam merealisasikan program ini, kesiapan lahan bukan masalah utama melainkan kurang antusiasnya Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persyataran yang ada.
“Bukan hanya kesiapan lahan. Lahan itu kan tidak berdiri sendiri, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Ketika Menteri sudah meninjau lahannya, tapi kalau tidak ditindaklanjuti, ya tetap saja tidak akan direalisasikan,” ucap Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim itu.
Lanjut Darlis, kurang interaktifnya koordinasi yang dilakukan pemerintah menjadi faktor penentu dalam realisasi Sekolah Rakyat di sejumlah daerah di Kaltim.
“Nah ini yang masih kurang koordinatif, baik di internal pemprov sendiri maupun antara pemprov dengan pemkot atau pemkab. Itu yang harus ditingkatkan,” sebutnya.
Program Sekolah Rakyat, lanjut Darlis, menjadi satu momentum penting bagi sektor pendidikan di Kaltim. Peluncuran APBN untuk program ini menjadi solusi nyata dalam meningkatkan pendidikan.
“Kalau terus begini, ya jangan salahkan Kementerian Sosial kalau di provinsi lain sekolah rakyat bisa jalan secara masif, sementara kita tidak maksimal. Ini peluang yang sayang kalau dilewatkan,” tuturnya.
Politisi yang telah lama malang melintang di dunia perpolitikan Kaltim ini optimis pertengahan tahun program sekolah rakyat di Kaltim akan mulai berjalan walaupun Kaltim telah tertinggal dalam pelaksanaan tahap pertama.
“Untuk bulan Juni-Juli ini, saya optimis hanya Samarinda yang bisa berjalan. Tapi di kabupaten lain, berat untuk realisasi,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
