Bijak Ilhamdani Dorong Percepatan Penyerapan APBD 2024 di PPU
Garda.co.id, PPU – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, menegaskan pentingnya optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
“Penyerapan anggaran harus dimaksimalkan sejak awal tahun, terutama karena banyak proyek fisik besar baru dimulai pada triwulan kedua. Jika tidak dikelola dengan baik, ini berisiko menumpuk pada akhir tahun,” ujar Bijak.
Bijak mengungkapkan bahwa pola penyerapan anggaran yang sering menumpuk di akhir tahun menjadi tantangan tersendiri. Fenomena ini, menurutnya, terjadi karena sebagian besar kegiatan baru berjalan penuh pada kuartal ketiga dan keempat, apalagi setelah adanya tambahan anggaran dari APBD Perubahan.
“Puncak penyerapan anggaran biasanya terjadi pada November hingga Desember. Ini karena banyak proyek yang baru menyelesaikan tahap-tahap pentingnya menjelang akhir tahun,” jelasnya.
Ia juga mencermati progres proyek fisik yang telah berjalan. Meski sebagian besar proyek telah mencapai lebih dari 50 persen tahap pengerjaan, banyak di antaranya belum mengajukan tagihan pembayaran. Hal ini, menurut Bijak, menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses penyerapan anggaran.
“Kegiatan ini masih berlangsung, tetapi progresnya belum sampai pada tahap penagihan signifikan. Kita harus memastikan bahwa pada akhir tahun, proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan dan pembayaran dapat diajukan sesuai target,” katanya.
Bijak optimistis bahwa dengan pengelolaan yang tepat, pada akhir tahun 2024 tingkat penyerapan anggaran bisa mencapai angka ideal. Ia memprediksi bahwa mayoritas proyek yang kini dalam proses pengerjaan akan selesai dan pembayaran akan rampung hingga mencapai 90 persen.
“Saya yakin, sebagian besar proyek yang sudah berjalan akan selesai tepat waktu. Dengan begitu, target penyerapan anggaran akhir tahun bisa tercapai,” tutupnya.
Bijak menekankan bahwa APBD 2024 harus dikelola lebih efektif demi mempercepat pembangunan di PPU. Ia berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan rekanan pelaksana proyek, dapat bekerja sama secara optimal untuk memastikan tidak ada anggaran yang tersisa atau terbuang sia-sia.
“Manfaat dari anggaran harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini yang menjadi tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (adv/dprd/ppu/mr)






