Evaluasi Diperlukan Untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Balikpapan
Garda.co.id, Samarinda – Pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya hal ini tidak sepadan dengan tingginya angka penduduk dengan jumlah sekolah di suatu wilayah
Melihat hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti mengatakan pelaksanaan sistem zonasi perlu di evaluasi hal ini untuk cegah kerugian yang di dapatkan peserta didik.
“Menurut sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak. Aneka keluhan itu patut diperhatikan pemerintah daerah dengan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan sistem zonasi,” terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus menerima aspirasi masyarakat terkait kebijakan zonasi yang dinilai membebani peserta didik.
Ternyata banyak siswa yang seharusnya bisa bersekolah di sekolah negeri terdekat terpaksa mendaftar ke sekolah yang lebih jauh dan lebih mahal karena keterbatasan kuota.
“Dalam kasus ini, sepertinya daya tampung sekolah menjadi sumber masalah,” sebut Damayanti.
Sistem zonasi sebenarnya bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun, ia melihat kejadian yang ada yaitu daya tampung sekolah yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk di beberapa wilayah sehingga menyebabkan banyak keluarga kesulitan mencari sekolah terdekat.
Balikpapan, sebagai kota padat penduduk, ternyata menghadapi permasalahan terkait pendidikan yang tidak meratanya fasilitas penujang pembelajaraan. Hal ini menyebabkan perbedaan pandang dalam menentukan sekolah yang diinginkan
“Fasilitas sekolah negeri yang tidak merata juga menyebabkan adanya sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan penting untuk menghindari ketimpangan antara sekolah. Damayanti meyakini hal ini dapat mengurangin persaingan antar sekolah maupun antar murid.
Damayanti berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan dapat bekerja sama dalam mencari solusi terbaik. Ia menyarankan peningkatan daya tampung sekolah yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pemerataan sarana pendukung di setiap sekolah, dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan sistem zonasi.
“Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak tanpa diskriminasi,” tandasnya.
Dengan evaluasi permasalahan yang ada. Ia yakin bahwa akses pendidikan yang merata akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan. (Dery/Adv/DPRDKaltim)
