Garda.co.id, Samarinda– Persoalan antrean panjang akibat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang langkah, Wali Kota Samarinda Andi Harun sampaikan bahwa keputusan terkait jam operasional bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot).
Wali Kota Andi Harun menyoroti peran kritis Pertamina dalam menangani distribusi BBM dari SPBU ke pom mini.
“Kalau dari sisi pemerintah, jika memang ada masalah, kita siap evaluasi. Tapi saya minta kalian juga mengejar Pertamina, karena mereka yang bisa langsung menindak, mengatur tata regulasi, tata niaga BBM, dengan SPBU,” ungkap Wali Kota Andi Harun selasa (12/12/23).
Wali Kota Andi Harun menyoroti insiden kebakaran pom mini yang kerap terjadi dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah seringkali disorot dalam kasus tersebut.
“Pom mini tidak akan pernah bisa berjualan, kalau tidak disuplai oleh SPBU. Bisakah Wali Kota menindak SPBU-nya? Tidak bisa, karena yang harus menindak adalah Pertamina,” tegasnya.
Kompleksitas Keterlibatan Pihak Terkait Dalam konteks regulasi, Andi Harun merujuk pada Peraturan Badan Pengatur Hulir Minyak dan Gas atau BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang meminta Pertamina untuk menyampaikan data pelanggan kepada pemerintah.
Namun, ia mengungkapkan bahwa kenyataannya Pertamina tidak selalu mematuhi kewajibannya. Kejadian di Wahid Hasyim yang terbakar saat mengisi pom mini menjadi bukti nyata akan kelalaian ini.
“Bohong jika Pertamina tidak tahu yang suplai SPBU ke pom mini. Buktinya kejadian di Wahid Hasyim terbakar dengan kendaraannya saat mengisi pom mini,” ujar Wali Kota Andi Harun.
Andi Harun menyoroti kompleksitas keterlibatan pihak-pihak terkait menyentuh sisi evaluasi yang tidak hanya seharusnya ditujukan pada pemerintah daerah, tetapi juga pada Pertamina sebagai penyedia BBM.
“Situasi ini menegaskan perlunya kolaborasi efektif antara semua pihak terlibat untuk menyelesaikan masalah ini dan menciptakan sistem yang lebih efisien,” pungkasnya.(mal/adv)
