Orang Tua Sampai Palsukan KK Agar Anaknya Diterima Sekolah, M. Udin: PPDB Harus Dievaluasi
Garda.co.id, Samarinda – Masa Penerimaan Peserta Dirik Baru (PPDB) masih menimbulkan sekelumit problematika yang sangat meresahkan dunia pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M. Udin pun turut angkat bicara. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera mengevaluasi sistem PPDB yang telah berjalan ini.
“PPDB ini harus secepatnya dievaluasi. Kenapa begitu, ada yang membingungkan jika siswa yang jaraknya cuma 300 meter dari rumah ke sekolah, tetapi tidak diterima justru dipindah ke sekolah yang jaraknya sampai 7 KM dari rumah ke sekolah, ini ada apa, Pemerintah mestinya memikirkan ini, bagaimana jika orang tuanya tidak mampu memberikan kendaraan, “ ungkap M. Udin, Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kaltim.
Tak hanya itu, M. Udin yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Bontang, Sangatta dan Berau ini meminta kepada Komisi IV untuk membuat tim khusus atau Pansus terkait untuk menguak tuntas persoalan PPDB tersebut.
“Saya nanti mengusulkan kepada Komisi IV untuk membuat tim khusus atau Pansus untuk mengevaluasi ini,“ ucapnya.
Legislator Kaltim itu mengaku bahwa, ia juga melihat ada perbuatan curang yang sangat tidak sepatutnya dilakukan, sampai dengan cara memalsukan data di Kartu Keluarga.
“Saya melihat ada perbuatan curang dalam PPDB, ada yang berani memalsukan data Kartu Keluarga (KK). Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, mengaku alamatnya dirumah dekat sekolah, tetapi begitu di cek ternyata rumahnya bukan itu. Banyak yang perlu di evaluasi di PPDB 2023 ini,” bebernya.
Terakhir, kata M. Udin, selain permintaan evaluasi berjalannya sistem PPBD sangat diperlukan adanya kerjasama untuk peningkatan infrastruktur sekolah. Selain itu pemerataan guru dan tenaga didik juga menjadi ihwal penting untuk kemajuan pendidikan Kaltim. (Rifai/Garda.co.id)
