Tepis Isu Pemotongan Anggaran BKT, Ketua DPRD Kaltim Dengan Tegas Sampaikan Pendapatnya
Garda.co.id, Samarinda – Program beasiswa unggulan anak Kalimantan Timur (Kaltim) yakni Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) menggalami pengugurangan anggaran sehingga banyak pelajar yang gagal mendapatkannya. Hal ini memunculkan berbagai dugaan yang melibatkan antara Legislatif dan Eksekutif
Menyikapi permasalahan BKT, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hasanuddin Mas’ud dengan tegas membantah dugaan yang melibatkan pihaknya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran yang dilaksanakan
“Penganggaran di DPRD dilakukan melalui proses yang jelas dan terbuka. Tuduhan adanya aliran keuntungan fisik sebesar 10 persen yang mengaitkan DPRD dan Pj Gubernur adalah tidak berdasar,” ucapnya
Pimpinan DPRD Kaltim ini menyampaikan bahwa peran pihaknya adalah untuk pengawasan dan mengakomodir aspirasi masyarakat, sementara pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran yang telah di ajukan.
“Dinas Pendidikan yang sepenuhnya mengelola anggaran beasiswa, dan setelah anggaran disahkan, eksekutif memiliki kendali penuh,” terangnya.
Menindak isu yang beredar mengenai adanya keuntungan yang di dapatkan dari pelaksanaan Pokok pikiran (Pokir) yang di duga adanya keterlibatan Pj Gubernur Kaltim, Hasanuddin mengatakan untuk menanyakan pada Sekertaris Daerah (Sekda) Kaltim.
“Sekda, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, adalah pihak yang paling kompeten untuk memberikan penjelasan,” jelasnya.
Dirinya menyampaikan dengan tuduhan yang tidak mendasar ini dapat mengakibatkan turunnya reputasi Instansi pada masyarakat. Hasanuddin meminta masyarakat Kaltim untuk tidak muda menerima informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
“Pengelolaan anggaran pemerintah berlangsung dengan sangat transparan. Setelah disetujui oleh DPRD, anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Anggapan bahwa DPRD terlibat dalam implementasi anggaran adalah kesalahpahaman,” pungkasnya. (Dery/Adv/DPRDKALTIM)
