Sopan Sopian Ingatkan: Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan, Bukan Sekadar Janji
Garda.co.id, Kukar – Di tengah geliat program pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meluncurkan sebuah inisiatif pendidikan yang menyentuh hati yakni Sekolah Rakyat. Program ini digadang sebagai solusi alternatif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini belum tersentuh akses pendidikan formal. Namun, bagi Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, semangat mulia ini tidak boleh berhenti di tataran konsep.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya terdengar indah di atas kertas. Kita butuh program yang benar-benar membumi dan menyentuh langsung kehidupan warga,” ujar Sopan saat ditemui di Gedung DPRD Kukar, Jumat (27/6/2025).
Sebagai legislator yang kerap bersinggungan langsung dengan persoalan sosial dan pendidikan, Sopan memahami betul tantangan di lapangan. Ia menilai, keberhasilan Sekolah Rakyat tak cukup hanya dengan niat baik dan fasilitas. Sosialisasi, pendataan, dan pengawasan menjadi kunci agar program tepat sasaran.
“Jangan sampai justru anak-anak dari keluarga mampu yang masuk karena ada jalur titipan. Ini program untuk yang betul-betul membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran orang tua. Menurut Sopan, partisipasi keluarga dalam mendorong anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan alternatif sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Pemerintah bisa sediakan ruang, tapi kalau dari keluarga sendiri tidak mendorong, percuma. Anak-anak bisa berhenti di tengah jalan,” katanya.
Di sisi legislatif, Sopan mengakui bahwa DPRD Kukar belum membahas secara khusus anggaran untuk Sekolah Rakyat. Namun ia menegaskan, Komisi IV tetap memberi perhatian penuh terhadap upaya pendidikan inklusif, terutama bagi kelompok marginal.
“Pendidikan tetap prioritas kami. Dana 20 persen dari APBD adalah amanat konstitusi. Tinggal bagaimana kita mengarahkan ke program yang benar-benar berdampak,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Komisi IV berencana menginisiasi forum lintas instansi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, untuk memastikan bahwa sistem seleksi penerima manfaat Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kita ingin tahu siapa yang memverifikasi, bagaimana tahapan seleksinya, dan siapa yang memutuskan layak tidaknya. Semua harus jelas, supaya program tidak jadi proyek asal jalan,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi Gerindra, Sopan mengaku sering menerima aspirasi dari warga soal ketimpangan pendidikan. Baginya, Sekolah Rakyat adalah harapan baru asal dikelola dengan prinsip keadilan dan tidak dikooptasi oleh kepentingan sesaat.
“Banyak program bagus yang akhirnya kehilangan arah karena tidak dijalankan konsisten. Kami tidak ingin Sekolah Rakyat bernasib serupa,” ucapnya.
Di tengah tantangan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih membayangi sejumlah wilayah di Kukar, Sopan berharap program ini benar-benar menjadi jembatan bagi masa depan anak-anak yang selama ini terpinggirkan.
“Jangan ada lagi anak Kukar yang tertinggal hanya karena orang tuanya tak mampu. Sekolah Rakyat harus jadi jalan keluar, bukan hanya janji yang menguap,” tutupnya. (Adv/fa)
