Sekolah Belum Layak di Kukar, DPRD Soroti Perencanaan Pembangunan yang Tak Tepat Sasaran
Garda.co.id, Tenggarong– Kondisi sejumlah sekolah di Kutai Kartanegara (Kukar) yang masih belum layak pakai kembali mendapat sorotan dari DPRD Kukar.
Anggota Komisi IV, Sopan Sopian, menyampaikan keprihatinannya karena banyak sekolah tidak mendapatkan perbaikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam keterangannya pada Jumat (25/7/2025), Sopan mengungkapkan bahwa hasil peninjauan ke beberapa kecamatan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan realisasi proyek pendidikan.
“Banyak kejadian, usulannya apa, yang keluar beda. Ini bukan hanya terjadi di satu kecamatan, tapi hampir merata. Ini menjadi catatan penting dan bahan evaluasi agar program pendidikan kita benar-benar berbasis kebutuhan riil di sekolah,” ucapnya.
Menurut Sopan, perencanaan pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada laporan administratif.
Ia menekankan perlunya pendataan langsung untuk memastikan pembangunan benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan.
Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M Andi Faisal, yang menggagas pendataan lapangan atau yang disebut “perso” di seluruh kecamatan.
Program ini dinilainya sebagai terobosan untuk menghadirkan data nyata sebagai dasar evaluasi.
“Kami sangat mengapresiasi kerja dari ketua kami. Beliau ingin mengadakan perso di seluruh kecamatan. Dari situ kita bisa memperoleh data faktual sebagai referensi untuk evaluasi kinerja dinas terkait,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses pendataan akan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di kecamatan.
Hasilnya akan dikompilasi dan disampaikan ke Komisi IV sebagai bahan advokasi serta tindak lanjut bersama Dinas Pendidikan.
Langkah ini, lanjut Sopan, sangat penting untuk menjaga akuntabilitas kebijakan sekaligus memastikan pembangunan sektor pendidikan lebih tepat sasaran.
Baginya, pembangunan sekolah bukan semata soal proyek, melainkan menyediakan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang siswa.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar sekolah. Jangan sampai ada sekolah rusak berat yang tak tersentuh karena datanya tidak sampai,” tegasnya.
Komitmen ini, kata Sopan, menunjukkan keseriusan DPRD Kukar, khususnya Komisi IV, dalam mengawal pembangunan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (Adv/fa)
