Sapto Dorong Pemprov Kaltim Segera Hadirkan Regulasi Pendapatan Alur Sungai Mahakam
Garda.co.id, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, prihatin terhadap tidak optimalnya pendapatan alur sungai mahakam untuk jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dirinya pun mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera mengatur regulasi pendapatan alur sungai mahakam hingga 12 mil ke laut.
Sapto menyampaikan alur sungai mahakam di dominasi kapal bermuatan batu bara. Sejauh ini sektor batu bara ini mengatur fluktuasi pasar internasional dan dinamika geopolitik, khususnya hubungan dengan Tiongkok dan India. Dirinya menilai perlunya pemanfaatan sektor perairan yang sejauh ini sebagi peran vital pembawa “emas hitam” ini.
“Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor, kita perlu mengembangkan sumber pendapatan baru, seperti potensi alur sungai dan laut,” sebutnya.
Dirinya mengatakan bahwa perbedaan hak pengelolaan dan pemanfaatan alur Sungai Mahakam bukan penghalang untuk menghasilkan PAD, asalkan dikelola secara profesional.
“Jadi pengelolaan dan pemanfaatan alur segemn 0–12 mil sungai Mahakam potensial untuk jadi sumber PAD baru. Sayangnya belum dimaksimalkan,” ujarnya.
Menurut politisi partai Golkar ini, dengan regulasi yang lebih jelas terhadap pemamfaatan alur sungai terpajang di Kaltim tersebut sektor ini dijadikan sebagai sumber PAD baru.
“Kalau sudah ada perdanya, ya bisa dilakukan pungutan resmi. Tinggal bagaimana Pemprov serius menata dan menjalankan itu secara profesional,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sapto menyoroti maraknya pemanfaatan alur sungai oleh perusahaan tambang yang dinilainya belum memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. Dirinya mendorong adanya kerja sama strategis dengan BUMD atau pihak ketiga agar pengelolaannya lebih terukur, tanpa memberatkan para pelaku usaha secara berlebihan
“Perusahaan-perusahaan yang angkut hasil tambang lewat sungai, itu banyak. Tapi belum optimal kontribusinya. Harus ditata. Bukan mempersulit, tapi biar adil dan ada nilai tambah untuk daerah,” sebut Sapto.
Sapto menilai, untuk PAD yang berkelanjutan, Pemprov Kaltim perlu mengoptimalkan potensi perairan lainnya seperti transportasi air, perikanan, wisata bahari, dan jasa pelabuhan.
“Kita punya sungai besar, punya juga laut. Kalau semua itu digarap dengan tata kelola yang baik, bukan mustahil PAD kita bisa naik tanpa harus bergantung penuh pada tambang,” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
