Garda.co.id, Samarinda – Fenomena juru parkir (jukir) liar di sejumlah titik Kota Samarinda kembali mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menegaskan bahwa keberadaan jukir liar tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, praktik parkir liar membuka celah terjadinya pungutan liar (pungli) yang meresahkan pengguna jalan dan tidak tercatat dalam sistem pendapatan daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir.
“Jukir liar juga bisa mengurangi PAD dan memungkinkan adanya pungli yang meresahkan masyarakat,” ujar Ronald.
Ia mengungkapkan bahwa banyak laporan masuk dari warga terkait praktik jukir yang memungut biaya parkir secara semena-mena, bahkan dengan nada memaksa. Kondisi ini menurutnya sudah seharusnya mendapat perhatian dan penindakan segera dari pihak berwenang.
“Kalau bisa segera ditindak, karena banyak sekali laporan keresahan tentang pungli yang kesannya memaksa ini,” tegasnya.
Ronald mendorong Dinas Perhubungan bersama Satpol PP dan pihak kepolisian untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan parkir liar, terutama di kawasan pertokoan, rumah sakit, pusat kuliner, dan fasilitas umum lainnya.
Dengan penataan parkir yang tertib dan transparan, ia berharap masyarakat bisa merasakan kenyamanan serta PAD dari sektor parkir bisa dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan kota. (aw/adv/dprd/smd)
