DPRD PPU

Wahid Desak Pemkab PPU Tak Lepas Tangan Dalam Perbaikan Jalan Usaha Tani di Kecamatan Sepaku

Garda.co.id, PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Wahid, mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak lepas tangan terkait perbaikan jalan usaha tani di Kecamatan Sepaku, meskipun wilayah tersebut kini masuk dalam deliniasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Wahid, meskipun Sepaku menjadi bagian dari wilayah IKN, masyarakat di kecamatan tersebut tetap merupakan bagian dari Kabupaten PPU dan berhak mendapatkan perhatian serta fasilitas yang memadai, terutama dalam hal infrastruktur pertanian.

“Jangan sampai karena Sepaku masuk dalam area IKN, perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakatnya menjadi terabaikan. Perbaikan jalan usaha tani harus tetap menjadi prioritas, karena ini langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian,” ujar Wahid.

Wahid mengungkapkan bahwa kondisi jalan usaha tani di Sepaku masih jauh dari ideal, dengan banyaknya jalan yang rusak dan sulit diakses oleh petani. Hal ini menghambat distribusi hasil pertanian dan meningkatkan biaya produksi.

“Perbaikan jalan usaha tani akan membuka akses yang lebih baik bagi petani, sehingga mereka dapat mengangkut hasil pertanian dengan lebih efisien dan lebih cepat. Ini akan berdampak positif pada perekonomian lokal,” tambah Wahid.

Dengan semakin terjaminnya pembangunan IKN, PPU harus memastikan bahwa daerah yang terdampak langsung, seperti Sepaku, mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan IKN hanya fokus pada pusatnya saja, sementara daerah sekitarnya masih tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan tani,” tegasnya.

Wahid berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jalan usaha tani di Sepaku.

“Pemerintah tidak boleh menunggu sampai ada masalah besar, perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kabupaten PPU,” tutupnya. (adv/dprd/ppu/mr)

BACA JUGA :  Thohiron Imbau Sekolah di PPU Hentikan Penjualan Buku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top button