Puluhan Anak Belum Mendapatkan Kursi Di SMP Negeri, Novan Akan Kawal Sampai SMPB Selesai
Garda.co.id, SAMARINDA– Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim) membawakan aduan pada DPRD Kota Samarinda.
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di kota Tepian mendapatkan perhatian setelah 31 siswa belum memperoleh kursi di SMP negeri.
Merespon hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan telah menerima dokumen dari TRC PPA dam akan menyampaikan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
“Dokumen mereka sudah kami serahkan kepada Disdikbud dan akan kami kawal sampai batas akhir proses pendaftaran ulang pada 4 Juli nanti,” sebutnya.
Menurutnya, para siswa tersebut masih berpeluang diterima melalui tahap lanjutan atau gelombang kedua yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan. Pada tahap ini, proses pendaftaran dilakukan secara manual oleh Disdikbud.
Lanjut Novan, saat ini masih ada sekitar 300 kurai kosong di beberapa SMP Negeri. Namun, sebaran tersebut akan dipetakan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penempatan.
“Kami akan melihat penyebarannya di masing-masing sekolah, sehingga siswa yang belum tertampung bisa segera ditempatkan. Kami optimistis 31 siswa tersebut bisa mendapatkan sekolah negeri,” imbuhnya.
Permasalahan utama dalam SPMB ini, kata Novan, dikarenakan ketidakseimgangan antara jumlah lulusan SD dengan kuota SMP yang ada di Samarinda khususnya dibeberapa kecamatan.
Maka dari itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi menghadirkan pemerataan fasilitas pendidikan.
Untuk saat ini dengan kondisi fiskal yang kurang memadai penambahan ruang kelas memjadi alternatif terbaik untuk menampung para siswa meski tetap harus menyesuaikan regulasi dari Kementerian Pendidikan.
“Kami akan mengevaluasi kebutuhan sekolah di setiap kecamatan, terutama di wilayah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, hingga Palaran. Di beberapa daerah itu jumlah sekolah negeri memang masih belum sebanding dengan jumlah lulusan SD,” katanya.
Novan juga mengungkapkan banyaknya lulusan SD swasta yang ikut mendaftar kecamatan SMP Negeri. Hal ini menambah persaingan dalam penerimaan peserta didik baru.
Kasus ini juga akan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan dengan Disdikbud mendatang.
“Ke depan pemetaan kebutuhan sekolah harus lebih baik agar persoalan seperti ini tidak terus berulang setiap tahun,” tutup Novan. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
