Pegawai Honorer Diangkat Jadi PPPK, Dukungan Penuh Diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim
Garda.co.id, Samarinda – Penghapusan tenaga kerja honorer tuai penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor. Penolakan keras pun tetep diperjuangkan Isran dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Gubernur Benua Etam ini langsung mengungkapkan penolakan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Selain itu, Rakernas APPSI juga mencetuskan beberapa rekomendasi, satu di antaranya adalah menyeleksi pegawai honorer untuk berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kriteria khusus dan rekomendasikan tambahan dana gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN).
Rekomendasi ini pun didukung penuh oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sigit Wibowo. Menurutnya pengangkatan pegawai honorer menjadi PPPK di instansi pemerintah adalah usulan yang sangat baik selama proses pemberian gaji diakomodir oleh APBN.
“Usulan yang sangat baik, karena kalau menggunakan dana APBD pasti tidak akan mampu. Akan sangat baik apabila ada APBN yang membantu. Kalau bisa diakomodir oleh APBN secara keseluruhan justru lebih baik,” ujar Sigit saat dijumpainawak media, Rabu (1/3/2023).
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyarankan, jika Pemerintah Pusat merasa berat dengan beban gaji ditanggungkan ke APBN, pemerintah bisa mengusulkan opsi dengan membagi sistem pemberian gaji melalui APBD di masing-masing daerah, mengingat pegawai honorer ini juga merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
Apabila usulan opsi ini bisa disepakati, Sigit berharap agar Pemerintah Daerah untuk tidak lagi membuka rekruitment pegawai honorer pada instansi-instansi pemerintahan.
“Tapi kalau semua dibebankan ke APBD sudah pasti daerah tidak akan mampu, jadi solusi pemberian gaji itu bisa dibantu lewat kolaborasi penggunaan APBN dan APBD,” pungkasnya. (Rifai/Adv/DPRDKaltim)
